PERSOALAN PENTING HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Tabel I
Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum
No
Nama Kasus
Th
Jumlah Korban
Keterangan
1
Pembantaian massal 1965
1965-1970
1.500.000
Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah
2
Penembakkan misterius “Petrus”
1982-1985
1.678
Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas
3
Kasus di Timor Timur pra Referendum
1974-1999
Ratusan ribu
Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
4
Kasus-kasus di Aceh pra DOM
1976-1989
Ribuan
Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
5
Kasus-kasus di Papua
1966-…..
Ribuan
Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local
6
Kasus Dukun Santet Banyuwangi
1998
puluhan
Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 1
7
Kasus Marsinah
1995
1
Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan.
8
Kasus Bulukumba
2003
2 orang tewas, puluhan orang ditahan dan luka-luka.
Insiden ini terjadi karena keinginan PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.
Sumber: KontraS
Tabel II
Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Komnas HAM dan Jaksa Agung
No
Kasus
Th
Jumlah
Konteks
Penyelesaian
Keterangan
1
Talangsari Lampung
1989
803
Represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrim kanan
Komnas HAM membentuk KPP tahun 2001 dan tim pengkajian di tahun 2004
Tim Penyelidik yang sempat disepakati pembentukannya oleh Komnas HAM, berhenti tanpa alasan.
Salah seorang yang diduga paling bertanggungjawab menjabat Kepala BIN sehingga sulit tersentuh.
2
Mei 1998
1998
1.308
Kerusuhan social di Jakarta yang menjadi momentum peralihakekuasaan
n Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung
Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut
3
Semanggi I
1998
473
Represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR
Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung
Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
4
Semanggi II
1999
231
Represi TNI atas mahasiswa yang menolak
Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung
Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 2
UU Negara dalam Keadaan Bahaya
Tidak ada perkembangan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
5
Penembakan Mahasiswa Trisakti
1998
31
Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan social di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya.
Pengadilan militer bagi pelaku lapangan
Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
Sumber: KontraS
Tabel III
Penanganan Kekerasan dan Konflik Komunal
No
Kasus
Th
Jumlah Korban
Konteks
Penyelesaian
Keterangan
1
Sampit
2001
371
Konflis sosial antara komunitas Dayak dengan Madura di Kalimantan Tengah
Komnas membentuk KPP dan menyatakan ada pelanggaran HAM berat
Tidak ada tindak lanjut dan nasib korban diabaikan.
2
Ambon
1999
1775
Konflik sosial antar komunitas Islam-Kristen di Maluku
Komnas membentuk KPP dan mediasi pada tahun 2000. Pemerin-ah membuat Deklarasi Malino II untuk upaya resolusi konflik. Pe-eintah membentuk tim pencari fakta indepen-en
Pada tahun 2004 masih terjadi konflik. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut. Nasib korban masih diabaikan. Komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat
3
Poso
1998
1039
Konflik social antara komunitas Islam-Kristen di Sulawesi Tengah
Komnas HAM membentuk tim pengkajian untuk Poso. Pemerintah membuat Deklarasi Malino
Komnas HAM menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Tidak ada proses penegakkan hukum, tidak terungkap scenario besarnya. Tahun 2004 masih terjadi kekerasan
Sumber: KontraS
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 3
Tabel IV
Kasus Pelanggaran HAM Yang Dibawa Ke Pengadilan
No
Nama Kasus
Tahun
Jumlah Korban
Konteks
Penyelesaian
Masalah
1
Timor Timur pasca Jajak Pendapat
1999
97
Agresi TNI dan milisi bentuknya setelah referendum menunjukkan mayoritas penduduk TimTim menghendaki merdeka.
Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta,tahun 2002-2003.
Pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas bagi perwira militer, vonis terlalu ringan, dan tidak ada reparasi buat korban. Pemerintah Timor Leste dan RI sedang melakukan rekonsiliasi dan tidak mempersoal-kan lebih lanjut Kasus ini sedang disorot di tingkat internasional (PBB) dengan kemungkinan digelarnya pengadilan HAM internasional
2
27 Juli 1996
1996
1.317
Penyerbuan kantor PDI sebagai bentuk intervensi negara terhadap PDI di bawah pimpinan Megawati
Pengadilan koneksitas, tahun 2002.
Vonis hanya kepada warga sipil, tidak ada pejabat militer yang dihukum, tidak menyentuh pelaku utama, dan tidak ada reparasi bagi korban.
3
Penculikan Aktivis 1998
1998
23
Penculikkan dan penghilangan paksa bagi aktivis pro demokrasi oleh TNI
Pengadilan militer bagi pelaku lapangan (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jendral
Vonis rendah, pengadilannya ekslusif, tidak menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis masih tidak diketahui keberadaannya
4
Penembakan Mahasiswa Trisakti
1998
31
Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu
Pengadilan militer bagi pelaku lapangan
Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 4
kerusuhan social di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya.
5
Aberpura, Papua
2000
63
Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000
Sampai seka-rang masih di-gelar Pengadilan HAM di Makassar
Terdakwa hanya aparat lapangan dan ditolakknya gugatan reparasi dari korban
6
Peristiwa Tanjung Priok
1984
74
Represi terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta
Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, tahun 2003-2004
Vonis terlalu ringan, ada vonis bebas, tidak menyentuh pelaku utama, intimidasi selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai bagi korban
Sumber: KontraS
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 5
Tabel V
Kasus Pelanggaran HAM di Aceh 1989-98 hingga 2004-10-21
No
Nama Kasus
Tahun
Jumlah Korban
Konteks
Penyelesaian
1
DOM Aceh
1989-1998
6.837
Operasi militer guna menumpas GPK di bawah pimpinan Tgk. Hasan di Tiro. pada tiga kabupaten; Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie.
Terbentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus DOM.
2
Simpang KKA
1999
200
Aparat TNI menem-baki masyarakat yang sedang berdemon-strasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara
Presiden BJ Habi-bie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA)
3
Gedung KNPI kekerasan dalam operasi Wibawa
1999
73
Operasi Wibawa yang di gelar untuk mencari sejumlah aparat keamanan yang dikhabarkan diculik oleh orang tak dikenal serta memburu Ahmad Kandang ( seorang anggota GAM ) di Lhoksumawe.
Pengadilan militer di Banda Aceh
4
Pembantaian Tgk Bantaqiah dan santrinya.
1999
57
Penyerbuan aparat TNI ke pesantren Tgk. Bantaqiah –seorang ulama yang kritis- di Beutong, Aceh Barat
Presiden BJ Habi-bie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) kemudian dilanjutkan dengan pengadilan koneksitas. Pelakunya menghilang
5
Pembantaian Idi Cut
1999
28
Massa yang pulang dari ceramah agama di desa Idi Cut, Aceh Timur
Keppres No. 88/1999 tentang (KIPTKA)
6
Bumi Flora
2001
37
Pembantaian aparat terhadap karyawan PT
Komnas telah membentuk
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 6
Bumi Flora dengan alasan mencari GAM Langsa, Aceh Timur
KPP, belum ada tindak lanjut
7
Kasus Activist RATA
2000
4
Aparat Polres melakukan sweeping di depan Makoramil Tanah Luas, Aceh Utara. Kejadian pada saat masa Jeda Kemanusiaan II
Di tanggani oleh Polda Aceh dan Pomdam I/Bukit Barisan, Komnas membentuk KPP, belum ada tindak lanjut
8
Operasi Rajawali
2001
1216.
Tentang langkah komperhensif dalam menyelesaikan masalah Aceh berdasarkan Inpres No 4/2001 di tengah-tengah Jeda Kemanusiaan.
tidak ada
9
Darurat Militer I dan II
2003-2004
1.326
Kegagalan perun-dingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer
Sejumlah anggota TNI rendah dihu-kum. Statusnya diturunkan menjadi Darurat Sipil sampai sekarang
Sumber: Kontras
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 7
Tabel VI
Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Papua Pasca 1998
No.
Kasus
Thn
Jumlah Korban
Konteks
Penyelesaian
Keterangan
1.
Kimaam
2001
18 orang
Peristiwa lapangan maskura adalah puncak kulminasi dari kekecewaan, kemarahan dan ketidak puasan masyarakat akan kondisi mereka dan ketidak pedulian pemerintah atas hak-hak masyarakat.
Belum ada respon dari komnas HAM
2.
Pembunuhan diluar prosedur hukum terhadap Theys Hiyo Eluay dan penghilang orang sacara paksa terhadap Aristoteles Masoka
10 November 2001
2 orang
– Pada pertengahan tahun 2000 hingga Mei 2001, mengacu pada dokumen rahasia milik Depdagri, telah dilaksanakan serangkaian operasi pengkondisian wilayah, operasi pengembangan jaringan komunikasi dan operasi diplomasi. Dokumen Depdagri tentang “Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan komunikasi dalam menyikapi arah politik Papua untuk merdeka dan melepaskan diri dari NKRI”
– Theys adalah ketua PDP
– Kasus Theys di selidiki oleh berbagai tim penyelidik, tim dari Polda Papua, Mabes Polri, Puspom dan KPN bentukan Presiden Megawati. Kasus ini akhirnya dianggap sebagai pidana militer sehingga diadili di Mahkamah Militer tinggi di Surabaya.
– Kasus hilangnya aristoteleas Masoka (sopir Theys) yang terjadi pada malam yang sama saat terbunuhnya Theys, sampai saat ini belum diungkap. Laporan ke Komnas Ham telah dilakukan oleh Keluarga Korban namun belum ada tindak lanjut dari
Letkol (Inf) Hartomo (Dansatgas Kopassus Tribuana Papua), divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan diberhentikan dari dinas militer. terdakwa II dan III yakni Kapten (Inf) Rionardo dan Sertu Asrial dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Terdakwa IV, Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 8
yang saat itu berada pada garda depan penolakan terhadap Otonomi Khusus.
Komnas HAM hingga oktober 2004 ini.
Praka Ahmad Zulfahmi, divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dan dipecat dari dinas militer.
3.
Wasior
April-Oktober 2001
117 orang
Masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah adat –termasuk kayu-kayunya- yang dikuasai perusahaan penebangan kayu PT Dharma Mukti Persada. Tuntutan masyarakat tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan yang di backup oleh anggota brimob.
– Operasi Tumpas 2001
berkas KPP HAM telah diserahkan ke-kejaksaan Agung 2004
4.
Abepura
2000
63
orang
Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000. Selain penyerangan tersebut, kelompok tak dikenal tersebut kemudian membakar sebuah toko yang terletak di pusat kota Abepura. Terapat dua anggota Brimob dan satu orang Satpam tewas.
Kasusnya sedang di sidangkan di pengadilan HAM Makasar.
Aparat kepolisian dari kesatuan Brimob Polda Papua menangkap dan melakukan penyiksaan terhadap mahasiswa asal Pegunungan Tengah yang dianggap mendukung penyerangan tersebut. Padahal kelompok mahasiswa
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 9
tersebut tidak pernah tahu menahu dengan rencana penyerangan Mapolsek Abepura.
5.
kekerasan terhadMasyarakat di Wamena
ap 2003
16
orang
Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran kelompok OPM yang melakukan pembobolan gudang senjata pada 4 April 2004.
berkas KPP HAM telah diserahkan ke-kejaksaan Agung 2004
dengan munculnya kasus pembobolan gudang senjata di Wamena, Kopassus kembali masuk ke Papua. Sebelumnya Kopassus ditarik dari papua paska terbongkarnya Kasus Theys HE.
Sumber: KontraS
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 10
Tabel VII
Kebijakan Negara yang Potensial Melanggar HAM di Indonesia
No
Judul
Problem
Keterangan
1
Hukuman Pidana Mati
Melanggar salah satu hak dasar / fundamental, yaitu hak atas hidup (non derogable rights).
Sebanyak 54 orang telah divonis mati sejak tahun 1991 s.d 2004. Terdiri dari kasus-kasus narkoba (30 orang), pembunuhan (19) dan terorisme (5 orang).
2
UU Pemberantasan Tindak Pidana Teroris
Melanggar hak-hak sipil. Penangkapan secara sewenang-wenang dan penyiksaan kepada korban
Telah muncul banyak korban yang dijerat UU, sebagian adalah aktivis politik.
3
UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Melanggengkan praktek impunity; membebaskan pelaku dan menolak keadilan bagi korban.
Mendapat penolakkan dari berbagai komunitas korban
PP tidak memadai, sehingga perlu ada UU
4
PP No.3/2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran HAM
Tidak operasional
Ada putusan Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok yg memberikan kompensasi bagi korban, namun sampai sekarang tidak bisa dilaksanakan.
PP tidak memadai, sehingga perlu UU
5
PP No.2/2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Tidak operasional
Tetap ada intimidasi terhadap korban (untuk kasus Tanjung Priok dan konflik-konflik sosial)
6
UU TNI
Melegitimasi keterlibatan militer dalam jabatan di kantor pemerintahan sipil, membenarkan praktek bisnis militer, dan masih melegitmasi komando territorial
Mendapat penolakkan dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Sumber: KontraS
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 11
Tabel VIII
Instrumen HAM dan Hukum Humaniter Internasional Penting Yang Telah Diratifikasi Pemerintah RI
Nama Instrumen Internasional
Ratifikasi
Tema
Keterangan
Geneva Conventions of 1949
30 Sept 1958
Mengatur norma-norma dalam kondisi perang
Tidak pernah dijadikan landasan ketika terjadi konflik bersenjata internal di Indonesia, seperti pada situasi darurat militer di Aceh.
Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women
13 Sept 1984
Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan
Dijadikan UU No. 7/1984. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
Convention on the Rights of the Child
5 Sept 1990
Hak-hak Anak
Dijadikan Keppres No. 36/1990. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
28 Okt 1998
Penghapusan praktek-praktek penyiksaan
Dijadikan UU No. 5/1998. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
25 Juni 1999
Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial
Dijadikan UU No. 29/1999. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
Sumber: KontraS
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 12
Tabel IX
Instrumen HAM dan Hukum Humaniter Internasional Penting Yang Belum Diratifikasi Pemerintah
Nama Instrumen
Berlaku
Tema
Keterangan
International Covenant on Civil and Political Rights
23 Maret 1976
Hak dan Kebebasan dasar sipil dan politik
Pemerintah selalu menyatakan akan meratifikasi, namun belum juga dilakukan. Hingga 2004, kovenan ini telah diratifikasi oleh 147 negara.
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
3 Januari 1976
Berisi Hak ekonomi, social, dan budaya.
Pemerintah selalu menyatakan akan meratifikasi, namun belum juga dilakukan. Hingga 2004, kovenan ini telah diratifikasi oleh 145 negara.
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
23 Maret 1976
Mekanisme pengaduan individual atas pelanggaran Hak sipil dan politik
Mekanisme ini penting bagi setiap orang yang ingin mengadukan kasusnya di tingkat internasional
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
11 Juli 1991
Penghapusan hukuman mati
Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengadopsi penerapan hukuman mati. Semestinya hal ini segera dihapus karena bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup seseorang.
Rome Statue of International Criminal Court
18 Juli 2002
Pengadilan kriminal internasional yang bisa menjerat pertanggungjawaban pelaku individual.
Indonesia menjadi salah satu peserta yang hadir dalam pembahasannya namun menolak meratifikasi.
Geneva Conventions of 1949, Optional Protocol II tentang Internal Arm Conflict
konflik internal bersenjata
sangat potensial untuk memanusiawikan konflik bersenjata di internal negara Indonesia
Sumber: KontraS
Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) 13

Iklan