1.DPR tidak berpihak kpd rakyat
2.DPR lebih mementingkan golongan
3.DPR semaunya sendiri soal pembuatan RUU dan jual beli pasal
4.DSb…………

Mempertanyakan Moral dan Etika DPR?
PERNYATAAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tentang jual beli pasal di DPR masih menjadi polemik hingga saat ini.

Beberapa waktu lalu Mahfudmengungkapkan ada jual beli Pasal di DPR RI, praktik jual beli tersebut berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atau terancam dengan keadaan pasal-pasal tersebut. Agar pasal-pasal tidak merugikan dan mengancam kepentingan perusahaan atau isntitusi tertentu, mereka meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapus atau mengubah pasal dengan berbagai iming-iming.

Ketua DPR Marzuki Ali menanggapinya secara emosional dan meminta Mahfud untuk tidak asal bicara. Mahfud menyatakan heran dirinya diminta menunjukkan bukti, yakni bukti adanya jual beli pasal di DPR. Sejumlah pihak pun menuding Mahfud sedang mencari sensasi. Jual beli pasal tidak sama dengan jual beli cabai di pasar. Pelaku bertransaksi dengan sangat canggih sehingga tidak ada bukti terjadinya transaksi. Ibarat kentut, kecium baunya tapi tidak tahu pelakunya karena sebuah praktik jual beli pasal tidak mudah dibuktikan, Gatra (19/11).

Namun publik percaya ada jual beli pasal di DPR, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh republika online lebih dari 95,43% pengunjung situs itu yakin dan sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Perincian 72,61% publik sangat percaya dengan pernyataan Mahfud dan hanya 0,82% publik yang tidak percaya dengan pernyataan Mahfud. Kalau sebelumnya DPR dikritik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai politikus pragmatis-hedonis dan suka hidup bermewah-mewah, kini giliran kritik itu datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud.

Jual Beli Pasal

Dalam teori memang dipahami bahwa produk legislasi adalah proses politik yang menurut William J Chambliss dan Roberts B Seidman: dimungkinkan munculnya tejanan berupa masukan yang akan memberikan warna. Prosesnya tidak lagi bisa dikatakan ilmiah lantaran kuatnya ”kompromi” untuk mengakomodasi kepentingan: pemilik kekuasaan, pemodal, atau kelompok penekan agar diberi tempat sehingga nilai-nilai substansial suatu produk UU akan jauh dari tujuan aslinya.

Kompromi politik ketika terjadi persengkongkolan antara elit (aktor DPR) dengan pengusaha (aktor ekonomi) membuka peluang jual beli pasal, akibatnya merusak dan menghancurkan sistem politik negara. Secara ideal proses legislasi mengambarkan aspirasi rakyat dan DPR selaku representasi rakyat harus memahami nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Itu semua dapat digali saat sosialisasi RUU. Namun realitasnya hanya melibatkan kelompok tertentu, paling benter kalangan perguruan tinggi, itupun sangat terbatas dengan alasan dana dan waktu yang sempit, Kompas, (22/11).

Sekadar mencontohkan, Mahfud menyinggung masalah jual-beli pasal di DPR. Ia memaparkan fakta, dari 406 perkara judicial review yang masuk ke MK, sebanyak 97 permohonan dikabulkan. Artinya, hampir 25% undang-undang yang dibuat DPR inkonstitusional. Yang memicu banyaknya pengujian undang-undang di MK itu. “Salah satunya, karena jual-beli pasal di DPR,” termasuk untuk undang-undang yang dibuat berdasarkan hasil kompromi politik atau political trade-off.

Fakta jual beli pasal di DPR. Pertama adalah kasus mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, dan beberapa pejabat BI yang mengalirkan uang Rp 100 milyar ke DPR terkait dengan revisi UU BI. Fakta berikutnya adalah pengakuan mantan Menteri Agama, Said Agil Husin Al-Munawar, yang menyatakan bahwa uang Rp 1,5 milyar yang berasal dari dana abadi umat dibayarkan ke DPR untuk menggolkan UU Wakaf.

Adakah yang bisa dijadikan pembenaran atas kritik bahwa DPR melakukan jual beli pasal UU saat pembahasan. Selanjutnya adalah indikasi penghilangan ayat tentang tembakau dalan RUU kesehatan. Terbukti saat RUU itu diterima di sekretariat negara pada tanggal 28 September 2009, untuk disyahkan, salah satu ayat yang sebelumnya disepakati dengan pemerintah raib entah kemana.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesian Coruption Watch (ICW) Emerson Junto menilai pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tentang dugaan jual beli pasal dalam pembahasan Undang-undang di DPR RI bukanlah sebuah omong kosong. Semua bisa dilihat dengan jelas. Kasusnya seperti ayat tembakau dalam UU Kesehatan, jual beli pasal itu adalah bisa memangkas atau menambah, selain itu indikasi jual beli pasal juga terlihat dalam UU MA, tentang batas usia maksimal Hakim Agung 70 tahun.

Penyebab Semua Ini
Tidak salah jika mantan Presiden RI, Gus Dur, mengatakan anggota DPR RI seperti taman kanak-kanak. Terlepas dari semua itu, agaknya sistem rekrutmen anggota DPR, baik di Kabupaten, Provinsi, apalagi DPR RI, harus ditata ulang. Selama, ini sistem perekrutan cenderung berbasis uang dan massa. Siapa yang punya uang banyak, dipastikan dapat mengumpulkan suara banyak, akhirnya lolos menjadi calon DPR. Walaupun proses pengumpulan pendukung tidak dilakukan secara proporsional dan profesional. Bahkan, cenderung menghalalkan segala cara, baik cara intimidasi, kekerasan, dan jual beli suara.

Kembali ke sistem rekrutmen anggota DPR. Dalam hal ini, hendaknya ada proses seleksi baik menyangkut kemampuan intelektual maupun emosi. Pendek kata, anggota DPR paling sedikit memiliki empat kompetensi, yaitu akademik, sosial, kepribadian, dan profesional. Untuk mengatasi itu semua, dibutuhkan penegakan hukum yang secara tegas dan memutus jaringan-jaringan kolusi serta etika dan moral yang kuat. Sekarang tidak perlu berteori, semua teori itu berdasar asumsinya sendiri-sendiri mesti bagus. Karena bagaimana pun kita mengatur politik hukum, kalau moral rusak akan ada saja akalnya.

Sungguh tauladan yang sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat. Anggota DPR yang terhormat, semestinya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Begitu banyak perilaku menyimpang dipertontonkan oleh beliau-beliau yang terhormat, diantaranya perkelahian, tidur, bolos, dan debat kusir dalam sidang, bergelimang fasilitas, seperti rumah dan mobil mewah, sampai pada tindak korupsi berjamaah. Aduh, sungguh-sungguh menghancurkan rasa keadilan masyarakat. Semoga!

Benarkan ada jual beli pasal Undang-Undang (UU) di DPR?

UU mengapa bisa inkonstitusional, ya karena seperti yang kita dengar terjadi karena ada jual beli. Orang yang berkepentingan dengan salah satu pasal bisa membelinya ke DPR. Pasal tertentu yang mengancam eksistensi perusahaan besar bisa dibeli pengusaha hitam. Jadilah, UU berdasar pesanan bukan kehendak rakyat.

Apakah Anda punya bukti adanya jual beli pasal UU?

Saya dulu di DPR. Itu ada anggota DPR begini, ketika saya masuk ke DPR, saya dilantik hari itu ada orang lama ketemu dan mengatakan bahwa kondisi saya saat itu enak. Karena dulu kalau bahas suatu UU, kalau ada masalah kami bisa mendapat uang dari pemerintah. Dari perusahan juga kalau ingin pasal sesuai pesanan.

Dulu kan pernah ramai waktu Jamsostek, pemerintah boyong anggota DPR ke sebuah hotel lalu dibayar. Di situ mereka disuruh buat pasal tertentu lalu disahkan di DPR. UU itu tidak ada dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan hanya teori. Politik hukum kita dikotori hal seperti itu
Sebenarnya praktik jual beli pasal UU itu ada atau tidak?

Kalau saya, setahu saya, pasti tidak ada. Kalaupun ada, kalau punya bukti, ya laporkan saja. Tidak ada masalah dengan itu. Sebagai Ketua Badan Legislasi, saya tidak merasakan adanya jual beli pasal dalam UU. Kalau harus mendeskripsikan pengertian praktik jual beli, saya sendiri tidak tahu apa maksudnya.

Ketua MK menuding adanya jual beli pasal dalam pembuatan UU?

Saya menyayangkan pernyataan Mahfud MD soal adanya jual beli pasal dalam UU. Memang menjadi haknya untuk berbicara. Tetapi, sebenarnya tidak seharusnya Ketua MK itu menyampai hal itu apalagi posisinya sebagai pejabat negara. Karena seorang pejabat negara harus tahu mana yang terbaik untuk disampaikan kepada publik.

Apalagi hal yang disampaikan itu belum tentu benar-benar terjadi. Kalau praktik itu ada, silakan disampaikan dan dibuktikan. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang sebenarnya perlu pembuktian tetapi hal itu tidak bisa dilakukan kami.

Mahfud sendiri kan pernah berada di lingkaran DPR, seharusnya dia tahu bagaimana proses membuat UU, apakah praktik jual beli pasal dalam UU itu benar-benar ada atau tidak. Saya sangat menyayangkan setingkat Mahfud menyampaikan hal itu.

Bukankah dalam pembahasan RUU penuh kepentingan berbagai pihak?

Harus dipahami bahwa pembahasan UU di DPR ini tidak akan terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing fraksi yang merepresentasikan partai politik. Karena DPR itu kan lembaga politik, jadi keputusannya juga keputusan politik.

Di Senayan ini, ada sembilan fraksi yang memiliki prinsip dan punya pandangan masing-masing yang dibawa ke meja rapat. Semua fraksi itu bisa bertarung dalam debat untuk merumuskan UU baik dengan antar fraksi ataupun dengan pemerintah. Maka, tidak bisa dipungkiri kepentingan politik itu sangat besar. Tetapi, apakah itu yang dinamakan dengan jual beli pasal dalam UU?

Banyak UU yang akhirnya dibawa ke MK untuk judicial review, apa artinya?

Kalau itu dijadikan sebagai parameter, harus dilihat suasana pembahasannya. Seringkali UU yang dibawa ke MK dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai prinsip tersendiri yang memiliki legal standing. Itu hak dari masyarakat.

Proses judicial review itu sudah berada di luar lembaga DPR sebagai perumus UU. Hal tersebut diserahkan kepada mekanisme di MK. Kalau sembilan hakim yang ada di MK melihat perlu adanya perombakan seperti mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian tuntutan publik lewat judicial review, maka DPR tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Meskipun pembahasan UU itu sendiri sudah melewati tahapan panjang dan melibatkan 560 anggota DPR.

Dalam UU kan sudah jelas, keputusan MK adalah final dan mengikat. Jadi, DPR sekalipun tidak bisa lagi melakukan banding atas keputusan sembilan hakim itu.

Bagimana sebenarnya proses pembuatan UU di DPR?

Begini, proses perumusan hingga pengesahan UU itu memerlukan proses yang panjang. Perlu diingat ada UU yang dibuat atas dasar inisiatif DPR tetapi ada pula atas inisiatif pemerintah lewat kementerian-kementeriannya. Sesudah proses di masing-masing lembaga, barulah terjadi harmonisasi.

UU inisitif DPR, harmonisasi melewati Baleg, sidang paripurna, diserahkan ke presiden, baru setelah itu dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Sementara untuk UU atas inisiatif pemerintah, kementerian terkait berkewajiban merumuskan, diserahkan ke presiden, lalu dibawa ke DPR. Dari situ baru diputuskan UU inisiatif pemerintah itu akan dibahas di alat kelengkapan dewan yang mana.

Sekali lagi, harus dipahami, pembentukkan UU itu melalui proses yang panjang, bukan hal yang sederhana karena tidak hanya melibatkan DPR, tetapi juga pemerintah.

OON, Senin, 21 November 2011, 11:05

Benarkan ada jual beli pasal Undang-Undang (UU) di DPR?

UU mengapa bisa inkonstitusional, ya karena seperti yang kita dengar terjadi karena ada jual beli. Orang yang berkepentingan dengan salah satu pasal bisa membelinya ke DPR. Pasal tertentu yang mengancam eksistensi perusahaan besar bisa dibeli pengusaha hitam. Jadilah, UU berdasar pesanan bukan kehendak rakyat.

Apakah Anda punya bukti adanya jual beli pasal UU?

Saya dulu di DPR. Itu ada anggota DPR begini, ketika saya masuk ke DPR, saya dilantik hari itu ada orang lama ketemu dan mengatakan bahwa kondisi saya saat itu enak. Karena dulu kalau bahas suatu UU, kalau ada masalah kami bisa mendapat uang dari pemerintah. Dari perusahan juga kalau ingin pasal sesuai pesanan.

Dulu kan pernah ramai waktu Jamsostek, pemerintah boyong anggota DPR ke sebuah hotel lalu dibayar. Di situ mereka disuruh buat pasal tertentu lalu disahkan di DPR. UU itu tidak ada dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan hanya teori. Politik hukum kita dikotori hal seperti itu

Bisa dijelaskan lebih detail?

Adalagi orang luar yang menyerobot. Misalnya dalam pembuatan UU, kalau yang buat pemerintah itu menteri yang bersangkutan mengajukan ke Sekretariat Negara, lalu diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disinkronisasi. Lalu pemerintah buat daftar urut untuk masuk ke Prolegnas.

Tiba-tiba seorang menteri ini, waktu saya ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, ada menteri yang RUU-nya tidak masuk dalam program penyusunan UU dari pemerintah sebelumnya. Kemudian, dia menghubungi 13 anggota DPR suruh tandatangan sebagai usul pembuatan UU atas inisiatif DPR.

Padahal, RUU itu yang buat menteri. Tapi karena tidak lolos di presiden, maka masuk melalui DPR dengan jalan minta 13 anggota DPR. Ketika benar masuk RUU ini, kita suruh menteri pengusul untuk presentasi, tapi tidak tahu karena ternyata juga bukan dia yang buat.

Ada contoh kasus lainnya?

Banyak. Sejak berdiri pada 2003, MK hingga kini menerima 406 pengujian UU, dan 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Itu bisa terjadi karena ada jual beli orang yang berkepentingan dengan suatu UU. Mereka yang menjadi penghuni penjara itu contohnya, tidak usah saya sebutkan.

Mereka yang menggunakan dana kantor sampai Rp 100 miliar untuk menggolkan satu UU. Untuk kasus penghilangan satu pasal tentang tembakau dalam UU Kesehatan, saya tahu kasusnya. Sayangnya, kasus itu tidak sampai masuk ke pengadilan. Berhenti tidak diproses hukum.

Bagaimana transaksi pembayarannya?

Itu sekarang lebih canggih. Umpama main kasus, suap ke hakim tidak melalui transfer ke bank, tapi cukup lewat perantara yang bisa dipercaya terdakwa untuk bertemu dengan hakim. Itu hampir semua perkara yang menyangkut korupsi. Bertemunya bisa di luar negeri untuk penyerahan uangnya. Jadinya, pihak itu menyuruh ini untuk berhubungan dengan ini. Buktinya, ada hakim yang tertangkap tangan menerima uang suap.

Apakah separah itu permainan di DPR?

Yang sebenarnya terjadi di luar itu lebih parah. Malah dalam proses pembuatan hukum dalam penegakan hukum itu jauh lebih parah. Ketika ribut soal Pengadilan Tipikor, saya sudah berbicara dengan orang yang menyelidiki Komisi Yudisial (KY) betapa perkara di pengadilan itu bisa dibeli terdakwa. Itulah mengapa saya bilang, untuk apa ada Pengadilan Tipikor (di daerah) jika malah membebaskan koruptor.

Solusinya bagaimana?

Masalah kita adalah masalah etika dan moral, karena bagaimanapun kualitas politik hukumnya, kalau moralitas pejabat dan aparat seburuk itu, maka ada saja cara mengakalinya. Hukum kita terlalu banyak dimainkan. Kalau Anda punya kasus dengan saya, saya jadi hakim bisa saja saya mengatur Anda kalah atau menang. Tapi, untuk apa saya lakukan itu? Karena itu, lebih baik mari kita kembali apa tujuan hukum