Nasionalisme adalah sebuah tuntutan politik. Setiap bangsa berhak menuntut kedaulatan atas negeri tempatnya tinggal selama berabad-abad berdasarkan alas an-alasan budaya, ekonomi dan kemasyarakatan. Sebagai dasar dan tujuan berdirinya negara republik Indonesia, asas nasionalisme tercantum dalam Pancasila sebagai sila ketiga, yaitu Persatuan. Sebagai dasar ideology Negara Pancasila sepatutnya menjadi acuan kerangka kita dalam membangun kehidupan berbangsa. Sebbab selain dipandang sebagai dasar ideology Negara, Pancasila telh ditetapkan sebagai sumber hukum oleh MPR dan juga senantiasa dipandang sebagai paradigma budaya dalam melaksanakan semboyan Negara “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pada mulanya kelima sila atau asas yang tercantum di dalamnya itu merupakan usulan Bung Karno pada Sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKI) pada bulan Juni 1945. Lima asas itu ialah nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, keadilan social, dan last but not least – terakhir tetapi bukan tidak penting – ialah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari segi politik Pancasila sering dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi dan sintesa dari tiga arus politik utama di Indonesia, yaitu nasionalisme, Islam dan sosialisme (Ruslan Abdulgani 1976)

Kita bisa memberi tafsir anekaragam terhadap pernyataan ini, sesuai dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ruslan Abdulgani sendiri menafsirkan sedemikian rupa dengan menekankan pada ‘rekonsiliasi’. Alasannya, konsep nasionalisme Indonesia harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lebih menekankan keselarasan dan keserasian dibanding dialektika dan konflik. Walaupun semangat persatuan telah bertunas sebelum datangnya kolonialisme, akan tetapi konsep nasionalisme yang dikenal pada abad ke-20 di negeri kita berakar dalam konsep nasionalisme Eropa.

Lahinya Nasionalisme

Sebagai ideologi modern, nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominant di Eropa pada tahun 1830. Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruhnya berkembangnya gagasan nasionalisme tersebut. Semenjak itu beberapa kerajaan feudal mengalami proses integrasi menjadi ‘negara kebangsaan’ atau nation state yang wilayahnya menjadi lebih luas dan hidup dalam system pemerintahan yang sama. Sejak itu di negara-negara Eropa dan Amerika bermunculan pula gerakan-gerakan kebangsaan, dan segera menjalar ke Asia. Hal ini disebabkan ampuhnya nasionalisme sebagai ideology yang dapat mempersatukan banyak orang di negeri-negeri jajahan dalam menentang kolonialisme.

Hans Kohn, seorang ahli ethnografi atau anthropologi budaya abad ke-19 dari Jerman mengatakan bahwa apa yang disebut bangsa ialah himpunan komunitas yang memiliki persamaan bahasa, ras, agama dan peradaban. Mereka hidup dalam sebuah wilayah dan mempunyai yang sama. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang, menurut Hans Kohn, karena adanya unsur-unsur dan akar-akar sejarah yang membentuknya. Teori yang didasarkan pada persamaan ras dan etnik dan unsur-unsur lain yang bersifat primordial agaknya kurang mendapat tempat, walaupun ada beberapa yang melaksanakannya seperti Jepang dan Israel.

Teori lain dikemukakan oleh Ernest Renan, seorang filosof Perancis akhir abad ke-19. Teorinya mendapat penerimaan luas dan didasarkan atas evolusi masyarakat Eropa dalam sejarahnya hingga pertengahan abad ke-19, masa berkembang luasnya faham nasionalisme di Eropa. Evolusi yang dimaksud ialah timbul tenggelamnya bangsa-bangsa di benua itu sejak zaman pra-Sejarah hingga zaman modern. Unsur-unsur yang membentuk suatu bangsa atau negara bangsa ialah: (1) Jiwa atau asas kerohanian yang sama, berupa pandangan hidup dan system nilai; (2) Memiliki solidaritas besar, misalnya disebabkan persamaan nasib dalam sejarah; (3) Munculnya suatu bangsa merupakan hasil Dario sejarah; (4) Karena merupakan hasil suatu sejarag apa yang disebut bangsa itu sebenarnya tidaklah abadi atau kekal; (5) Wilayah dan ras bukanlah suatu peyebab timbulnya bangsa. Wilayah hanya memberi ruang untuk menjalankan kehidupan, sedangkan jiwa bangsa dibentuk oleh pemikiran, system kepercayaan, kebudayaan dan agama. Karena itu ia menyebut bangsa sebagai ‘suatu asas kerohanian yang sama’.

Renan juga mengemukakan beberapa faktor penting terbentuknya jiwa atau semangat suatu bangsa: (1) Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau; (2) Suatu keinginan hidup bersama baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang; (3) Penderitaan bersama atau rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan solidaritas besar untuk bangkit; (4) Penderitaan besar yang dialami bersama dalam sejarah melahirkan pula apa yang disebut ‘Le capital social’ (modal sosial) . Ini berguna bagi pembentukan dan pembinaan faham kebangsaan. Tetapi apa yang terjadi di masa lalu tidaklah sepenting apa yang diharapkan di masa depan; (5) Karena yang penting ialah apa yang dihasratkan di masa depan maka terbentuknya suatu bangsa yang kuat memerlukan “persetujuan bersama pada waktu sekarang”, beru[a musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama; (6) Adanya keinginan untuk hidup bersama; (7) Jika demikian halnya, maka harus bersedia pula untuk memberikan pengorbanan. Kesediaan berkorban ini penting dikembangkan agar semangat kebangsaan tetap kuat; (8) Pemilihan umum merupakan syarat mutlak yang menentukan kehidupan suatu bangsa. Apa yang dikemukakan Renan ini terkait dengan tuntutan akan demokrasi dan keadilain.

Di antara teori-teori yang telah disebutkan itu, yang sangat berpengaruh pada pemikiran tokoh-tokoh gerakan kebangsaan Indonesia termasuk Sukarno dan Hatta ialah teori Ernest Renan.

Nasionalisme Indonesia

Walaupun persatuan Indonesia telah bertunas lama dalam sejarah bangsa Indonesia, akan tetapi semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam arti yang sebenarnya seperti kita pahami sekarang ini, secara resminya baru lahir pada permulaan abad ke-20. Ia lahir terutama sebagai reaksi atau perlawanan terhadap kolonialisme dan karenanya merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial VOC dan Belanda, yang terutama digerakkan oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin agama Islam. Hubungan erat gerakan perlawanan kaum Muslimin dan nasionalisme ini telah diuraikan oleh banyak pakar, misalnya oleh G. H. Jansen dalam bukunya Militant Islam (1979). Namun sebelum menguraikan hubungan ini akan kita lihat dulu unsure-unsur kolonialisme yang menimbulkan semangat perlawanan terhadapnya.

Kolonialisme modern, sebagaimana diterapkan VOC dan Belanda di Indonesia mengandung setidak-tidaknya tiga unsure penting:

Pertama. Politik dominasi oleh pemerintahan asing dan hegemoni pemerintahan asing tersebut terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu nasinalisme Indonesia di bidang politik bertujuan menghilangkan dominasi politik negara asing dengan membentuk pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dipimpin badan permusyawaratan dan permufakatan dalam perwakilan.

Kedua. Eksploitasi ekonomi. Setiap pemerintahan kolonial berusaha mengeksplotasi sumber alam negeri yang dijajahnya untuk kemakmuran dirinya, bukan untuk kemakmuran negeri jajahan. Rakyat juga diperas dan dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, misalnya seperti terlihat system tanam paksa (culturstelsel) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di Jawa pada awal abad ke-19 dan menimbulkan perlawanan seperti Perang Diponegoro. Larena itu nasionalisme Indonesia hadir untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dengan berdikari.

Ketiga. Penetrasi budaya. Kolonialisme juga secara sistematis menghapuskan jatidiri suatu bangsa dengan menghancurkan kebudayaan dan budaya bangsa yang dijajahnya, termasuk agama yang dianutnya. Caranya dengan melakukan penetrasi budaya, terutama melalui system pendidikan. Karena itu di bidang kebudayaan nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan zaman. Ia tidak menolak pengaruh kebudayaan luar, tetapi menyesuaikannya dengan pandangan hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (worldview, Weltanschauung) bangsa Indonesia.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam dari semangat yang mendadasi Pancasila. Dan dapat dirujuk kepada pidato Bung Karno (7 Mei 1953) di Universitas Indonesia, yang intinya ialah:Pertama, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit (chauvinism) tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan (humanisme, internasionalisme); Kedua, kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjadikan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan yang berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yang ‘bhinneka tunggal

Harus ditambahkan di sini bahwa disebabkan oleh sejarahnya itu maka komponen yang membentuk gerakan kebangsaan di Indonesia juga berbeda dengan komponen nasionalisme Eropa dan Amerika. Komponen yang membentuk masyarakat Indonesia ialah Islam, kemajemukan etnik dan budaya bangsa Indonesia dan faham-faham atau ideologi Barat yang mempengaruhi perkembangnya pada abad ke-20 seperti humanisme, sosialisme, dan marhaenisme.

Ahli sejarah terkemuka Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa yang disebut “nation” dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah suatu konsep yang dialamatkan pada suatu suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnis, kelas atau golongan sosial, sistem kepercayaan, kebudayaan, bahasa dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan sejarah sebagao kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan politik bersama” (dalam “Nasionalisme, Lampau dan Kini” Seminar Tentang Nasionalisme 1983 di Yogyakarta).

Pengertian yang diberikan Sartono Kartodirdjo didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berdasarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan, seperti manifesto Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Kesatuan (unity) yang mentransformasikan hal-hal yang bhinneka menjadi seragam sebagai konsekwensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh disamakan dengan penyeragaman dan keseragaman.

2. Kebebasan (liberty) yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeri

yang terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi serta terbebas pula dari kebijakan yang menyebabkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian.

3. Kesamaan (equality) yang merupakan bagian implisit dari masyarakat

demokratis dan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan otoriter.

4. Kepribadian (identity) yang lenyap disebabkan ditiadakan

dimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda.

5. Pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan

kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga diri dan martabatnya di tengah bangsa

Konsepnya itu didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah Indonsia

khususnya sejak masa penjajahan. Ia jelas sekali menerima beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Ernest Renan.

Notonagoro, seorang ahli falsafah dan hukum terkmuka dari Universitas Gajah Mada, mengemukakan bahwa nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat “majemuk tunggal” (bhinneka tunggal ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan

sejasrahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

2. Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki

persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama, sehingga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dapat memproklmasikan kemerdekaan menjelang berakhirnya masa pendudukan tentara Jepang.

3. Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki

keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar yang dianut bangsa Indonesia, khususnya Hindu dan Islam.

4. Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di

wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia.

5. Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cia-cita,

pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini.

Dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan atau negara, Soepomo dan

Mohamad Yamin mengemukakan agar bangsa Indonesia menganut paham integralistik, dalam arti bahwa negara yang didiami bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Paham integralistik mengandaikan bahwa negara harus mengatasi semua golongan. Notonagoro di lain hal mengusulkan agar NKRI menjadi negara yang berasaskan kekeluargaan, tetapi diartikan keliru oleh Suharto dan rezimnya selama lebih 30 tahun. Sampai sekarang tampaknya kita masih gamang akan memilih paham yang mana untuk menentukan masa depan negara kita. Kita juga belum tahu bagaimana menempat kebudayaan penduduk Nusantara yang bineka itu, yang multi-etnik, multi-budaya dan multi-agama, dalam rangka negara persatuan.

A.    FAKTOR PENDORONG LAHIRNYA NASIONALISME INDONESIA

Kata nasionalisme berasal dari kata Nation yang berati bangsa. Dalam bahasa Latin kata Nation berati kelahiran kembali, suku kemudian bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita dan kepentingan bersama. Menurut Han Kohn adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserakan kepada negara dan bangsa. Bangkitnya nasionalisme Indonesia didorong oleh faktor intern dan ekstern.

1.    Faktor Intern
Faktor-faktor intern yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

a.    Kejayaan Bangsa Indonesia sebelum Kedatangan Bangsa Barat
Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Mataram dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
b.    Penderitaan Rakyat akibat Politik Drainage(Pengerukan Kekayaan)
Politik drainage itu mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanam paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal.
c.    Adanya Diskriminasi Rasial
Diskriminasi merupakan hal menonjol yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam kehidupan sosial pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi.
d.    Munculnya Golongan Terpelajar
Pada awal ke-20, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah kolonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya politik etis. Melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi.

2.    Faktor Ekstern
Lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia juga didorong oleh faktor-faktor ekstern, antara lain berikut ini.
a.    Kemenangan Jepang terhadap Rusia (1904-1905)
Kemenangan Jepang dalam Perang Rusia-Jepang telah berhasil mengguncangkan dunia. Kemenangan Jepang tersebut berhasil menggugah kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk melawan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih.
b.    Kebangkitan Nasionalisme Negara-Negara Asia-Afrika
Kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia-Afrika memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penindasan pemerintahan kolonial. Revolusi Tiongkok (1911) dan pementukan partai Kuomintang oleh Sun Yan Set yang berhasil menjadikan Cina sebagai negara mereka pada tahun (1912).
c.    Masuknya Paham-Paham Baru
Paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi dan nasionalisme   muncul setelah terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Hubungan antara Asia dan Eropa menyebabkan paham-paham itu menyebar dari Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia.
B.    ORGANISASI-ORGANISASI  PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
1.    Boedi Oetomo
Dengan semangat hendak meningkatkan semangat masyarakat, Mas Ngabehi Wahidin Soediro Husodo, seorang doktor jawa dan termasuk seorang priayi, tahun 1906-1907 melakukan kempanye di kalangan priayi di Pulau Jawa.
Pada akhir 1907, Wahidin bertemu dengan Soetomo, pelajar STOVIA di Batavia. Pertemuan tersebut berhasil mendorong didirikannya organisasi yang diberi nama Boedi Oetomo pada hari rabu tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Soetomo kemudian ditunjuk sebagai ketuanya. Tanggal berdirinya Boedi Oetomo hingga saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2.    Sarekat Islam
Pada  akhir  1911,  Haji  Samanhudi  di  Solo  menghimpun  para  pengusaha  batik di dalam sebuah organisasi yang bercorak agama dan ekonomi, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI).
Setahun kemudian pada bulan November 1912 nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam (SI) dengan ketuanya Haji Oemar Said Cokroaminoto, sedangkan Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaannya   menjadi luas, bukan hanya dari kalangan pedagang. Apabila dilihat dari anggaran dasarnya, tujuan pendirian Sarekat Islam adalah sebagai berikut.
A.    Mengembangkan jiwa dagang.
B.    Memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang kesulitan.
C.    Memajukan pengajaran dan semua.
D.    Menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam.
Aktivitas SI lebih mengutamakan politik tidak disetujui oleh sebagian besar anggotanya. Mereka menginginkan SI memperhatikan masalah-masalah keagamaan. Dalam kondisi itu SI memutuskan untuk bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dan berganti nama menjadi Partai Sarikat Islam. Sehubungan dengan meluasnya semangat persatuan dan Sumpah Pemuda, nama tersebut diubah menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930 dengan ketuanya Haji Agus Salim.
3.    Indische Partij
Indische Partij berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini juga dimaksudkan sebagai pengganti Indische Bond. Sebagai organisasi kaum Indonesia dan Eropa yang didirikan pada tahun 1898. Ketiga tokoh pendiri Indische Partij dikenal dengan Tiga Serangkai, yaitu Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Indische Partij merupakan pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme modern.
Indische Partij berdiri  atas  dasar nasionalisme  yang luas menuju kemerdekaan Indonesia.  Indonesia dianggap sebagai National Home bagi semua orang,  baik penduduk  bumi putera  maupun keturunan Belanda, Cina, dan Arab, yang mengaku Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya.  Paham ini pada waktu itu dikenal sebagai Indisch Nasionalisme, yang selanjutnya melalui perhimpunan Indonesia dan PNI, diubah menjadi Indonesische Nationalisme atau Nasional Indonesia. Hal itulah yang menyatakan bahwa Indische Partij sebagai partai politik pertama di Indonesia.
4.    Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada  di Belanda, antara lain Sutan Kasayangan dan R.N Noto  Suroto. Mula-mula organisasi itu bernama Indische Vereeniging. Akan tetapi sejak berakhirnya Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialisme di kalangan pemimpin-pemimpin Indische Vereeniging semakin menonjol.
Pada tahun 1922, Indische Vereeniging berubah menjadi Indonesische Vereeniging. Sejak tahun 1925, selain nama dalam bahasa Belanda juga digunakan  dalam bahasa Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Oleh karena itu, semakin tegas bahwa PI bergerak dalam bidang politik.
Dalam kalangan pergerakan nasional di Indonesia, pengaruh PI cukup besar. Beberapa organisasi pergerakan nasional mulai lahir karena mendapatkan inspirasi dari PI, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun   1926, Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927, dan Jong Indonesia (Pemuda Indonesia) tahun 1927.
5.    Partai Komunis Indonesia
Ketika Sosial Democratische Arbeiderspartij (SDAP) di Belanda pada tahun 1918 mengumumkan dirinya menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), para anggota ISDV dari golongan Eropa mengusulkan mengikuti jejak itu. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Mei 1920 diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Di dalam susunan pengurus baru terbentuk tertera antara lain Semaun sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara, serta Baars dan Sugono sebagai anggota pengurus.  PKI tumbuh menjadi partai politik dengah jumlah yang sangat besar. Akan tetapi karena jumlah anggotanya intinya kecil, partai itu kurang dapat mengontrol dan menanamkan disiplin kepada anggotanya.
Setelah berhasil menempatkan  dirinya sebagai partai besar, PKI merasa sudah kuat untuk melakukan pemberontakan pada tahun 1926. Hampir sepuluh tahun kemudian, Komitern mengirimkan seorang tokoh komunis kembali ke Indonesia. Tokoh tersebut ialah Musso yang pada bulan April 1935 mendarat di Surabaya. Dengan bantuan Joko Sujono, Pamuji, dan Achmad Sumadi, ia membentuk yang diberi nama PKI Ilegal. Kegiatan utama kaum komunis kemudian disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dengan tokoh utamanya Amir Syarifudin.
6.    Partai Nasional Indonesia
Partai Nasional Indonesia (PNI) dibentuk di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tokoh-tokohnya Ir. Soekarno, Iskaq, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Tilaar, Soedjadi, dan Soenaryo. Dalam pengurus besar PNI, Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Iskaq sebagai sekretaris/bendahara, dan Dr. Samsi sebagai komisaris. Sementara itu dalam perekrutan anggota disebutkan bahwa mantan anggota PKI tidak diperkenankan menjadi anggota PNI, juga pegawai negeri yang memungkinkan berperan sebagai mata-mata pemerintah kolonial. Ada dua macam cara yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat, yaitu:
a.    Usaha ke dalam: Usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, antara lain mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah dan bank-bank.
b.    Usaha ke luar: Dengan memeperkuat opini publik terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabar Benteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia.
Peningkatan kegiatan rapat-rapat umum di cabang-cabang sejak bulan Mei 1929 menimbulkan suasana yang tegang. Pemerintah kolonial Belanda lebih banyak melakukan pengawasan secara tegas terhadap kegiata-kegiatan PNI yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Sering kali polisi menghentikan pidato karena dianggap telah menghasut rakyat.
Akhirnya pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa tiba saatnya untuk melakukan tindakan terhadap PNI. Bahkan Gubernur Jenderal de Graef telah mendapatkan tekanan dari konservatif Belanda yang tergabung dalam Vanderlansche Club untuk bertindak tegas karena mereka berkeyakinan bahwa PNI melanjutkan taktik PKI.

C.    Upaya-Upaya Menggalang Persatuan
1.    Pembentukan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
Di kalangan pemimpin pergerakan nasional muncul gagasan untuk membentuk gabungan (fusi) dari partai-partai politik yang ada. Tujuannya untuk memperkuat dan mempersatukan tindakan-tindakan dalam menghadapi pemerintah kolonial. Usaha itu dirintis oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah, Jong Islamiten Bond, Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan Sarekat Madura. Pada bulan September 1926 berhasil dibentuk Komite Persatuan Indonesia. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil dengan baik sehingga tidak satu pun organisasi gabungan (fusi) yang dihasilkan.
Pada tanggal 17-18 Desember 1927 diadakan sidang di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil dari PNI, Algemeene Studieclub, PSI (Partai sarekat Islam), Boedi Oetomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Kaum Betawi, dan Indinesische studieclib. Sidang tersebut memutuskan untuk membentuk (PPPKI) dengan tujuan sebagai berikut.

Sebagai suatu alat organisasi yang tetap dari federasi itu, dibentuklah dewan pertimbangan yang terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil partai-partai yang bergabung. Dr. Soetomo dari Studieclub sebagai Ketua Majelis Pertimbangan dan Ir. Anwari dari PNI sebagai sekretaris.
2.    Gerakan Pemuda
1.    Gerakan Pemuda Kedaerahan
Trikoro Dharmo merupakan organisasi pemuda kedaerahaan pertama di Indonesia. Trikoro Dharmo didirikan di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 oleh pemuda-pemuda Jawa, seperti Satiman, Kadarman, Sumardi, Jaksodipuro  (Wongsonegoro), Sarwono, dan Mawardi. Trikoro Dharmo berarti tiga tujuan mulia, yaitu Sakti, Budi dan Bhakti.
Kenggotaan Trikoro Dharmo pada mulanya hanya terbatas pada kalangan pemuda dari Jawa dan Madura. Akan tetapi, diperluas dengan semboyannya Jawa Raya yang meliputi Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta berdiri organisasi Jong Sumatranen Bond. Tokoh-tokoh nasional yang pernah menjadi anggota Jong Sumatranen Bond, antara lain Moh.Hatta, Moh.Yamin, M. Tasil, Bahder Djohan, dan Abu Hanifah. Jong Minahasa berdiri pada tanggal 5  Januari 1918 di Manado dengan tokohnya A.J.H.W.Kawilarang dan V.Adam. Jong Celebes dengan tokoh-tokohnya Arnold Monomutu, Waworuntu, dan Magdalena Mokoginta. Jong Ambon berdiri pula pada tanggal 1 Juni 1923 di Jakarta.
Dengan semangat kedaerahaannya itu, pada kongres Trikoro Dharmo di Solo tanggal 12 Juni 1918 nama trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java. Kegiatan Jong Java masih tetap bergerak dalam bidang sosial  budaya.  Pada kongres kelima bulan Mei 1922 di Solo dan kongres luar biasa Desember 1922 ditetapkan bahwa Jong Java tidak akan mencampuri masalah politik. Anggota Jong Java hanya diperbolehkan terjun dalam dunia politik setelah mereka tamat belajar.
2.    Kongres Pemuda Indonesia
1.    Kongres Pemuda I
Keinginan untuk bersatu seperti yang didengung-dengungkan oleh Perhimpunan Indonesia (PI) dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) telah tertanam dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 30 April-2 Mei 1926 di Jakarta diadakan kongres pemuda Indonesia yang pertama.
Dalam kongres itu dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan  yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bangsa dan agama. Selanjutnya  juga dibicarakan tentang kemungkinan bahasa dan kesusastraan Indonesia kelak dikemudian hari.
Para mahasiswa Jakarta dalam kongres tersebut juga membicarakan tentang upaya mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda menjadi satu badan gabumgan (fusi). Walaupun pembicaraan mengenai fusi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, kongres itu telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu.
2.    Kongres Pemuda II
Kongres Pemuda II diadakan dua tahun setelah Kongres Pemuda Indonesia pertama, tepatnya pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres itu dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda ketika itu diantara lain Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Jong Bataksche Bond, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islamiten Bond, Jong Java, Jong Ambon dan Jong Celebes. PPPI yang memimpin kongres ini sengaja mengarahkan kongres pada terjadinya fusi organisasi-organisasi pemuda.
Susunan panitia Kongres Pemuda II yang sudah terbentuk sejak bulan Juni 1928 adalah sebagai berikut.
Ketua         : Sugondo Joyopuspito dari PPPI
Wakil ketua     : Joko Marsaid dari Jong Java
Sekretaris         : Moh. Yamin dari Jong Sumatranen Bond
Bendahara     : Amir Syarifuddin dari Jong Bataksche Bond
Pembantu I     : Johan Moh. Cai dari Jong Islamiten Bond
Pembantu II     : Koco Sungkono dari Pemuda Indonesia
Pembantu III     : Senduk dari Jong Cilebes
Pembantu IV     : J. Leimena dari Jong Ambon
Pembantu V     : Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi
Kongres Pemuda II dilaksanakan selama dua hari, 27-28 Oktober 1928. persidangan yang dilaksanakan sebanyak tiga kali di antaranya membahas persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan. Kongres tersebut berhasil mengambil keputusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda sebagai berikut.

Rumusan tersebut dibuat oleh sekretaris panitia, Moh. Yamin dan dibacakan oleh ketua kongres, Sugondo Joyopuspito, secara hikmat di depan kongres. Selanjutnya diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan dan dibawakan oleh W.R. Supratman dengan gesekan biola. Peristiwa bersejarah itu merupakan   hasil kerja keras para pemuda pelajar Indonesia. Dengan tiga butir Sumpah Pemuda itu, setiap organisasi pemuda kedaerahan secara konsekuen meleburkan diri kedalam satu wadah yang telah disepakati bersama, yaitu Indonesia Muda.
D.    Berkembangnya Taktik Moderat dan Kooperatif dalam Perkembangan Nasional
Berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1.    Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi  sejak  tahun 1921 dan berulang pada akhir tahun 1929. Bahkan, pada awal tahun 1930-an krisis ekonomi itu tidak kunjung reda.
2.    Kebijakan keras pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge menyebabkan kaum pergerakan, terutama golongan nonkooperatif, sangat menderita. Setiap gerakan yang radikal atau revolusioner akan ditindas dengan alasan bahwa pemerintah kolonial bertanggung jawab atas keadaan di Hindia Belanda.
3.    Pada tahun 1930-an,  kaum pergerakan nasional terutama yang berada di Eropa menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme dan Naziisme mengancam  kedudukan negara-negara demokrasi. Demikian pula Jepang sebagai negara fasis di Asia telah melakukan ekspansinya ke wilayah Pasifik sehingga ada yang mendekatkan kaum nasionalis dengan penguasa kolonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap bahaya fasisme. Kesadaran itu muncul pertama kali di kalangan Perhimpunan Indoesia yang terlebih dahulu telah melakukan taktik kooperatif.
a.    Partindo (1931)
Pada kongres  luar biasa PNI di Batavia tanggal 25 April 1931 diambil  keputusan untuk membubarkan PNI. Pembubaran tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan pendukung PNI. Sartono dan pendukungnya membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 April 1931.

Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh Partindo. Selanjutnya dilakukan upaya menghimpun kembali anggota-anggota PNI yang tercerai-cerai sehingga pada tahun 1931 berhasih dibentuk 12 cabang. Kemudian berkembang menjadi 24 cabang dengan anggota sebanyak 7.000 orang.
Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada tanggal 1 Agustus 1933 melemahkan Partindo. Bung Karno diasingkan ke Ende, Flores, pada tahun 1934. karena alasan kesehatan, Bung Karno kemudihan dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 dan pada tahun 1942 dipindahkan kepadang karena adanya serbuan Jepang ke Indonesia. Tanpa Ir. Soekarno, Partindo mengalami kemunduran. Partindo keluar dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya karena adanya larangan untuk mengadakan rapat. Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, untuk kedua kalinya Sartono membubarkan  Partindo juga tanpa dukungan penuh dari anggotanya.
b.    PNI Baru (1931)
Pada bulan Desember 1931, membentuk Pendidikan Nasional Indonesia(PNI Baru). Mula-mula Sutan Syahir dipilih sebagai ketuanya. Moh. Hatta kemudian dipilih sebagai ketua pada tahun 1932 setelah kembali dari Belanda.  Organisasi-organisasi  tersebut tetap sama-sama menggunakan taktik perjuangan non-kooperatif dalam mencapai kemerdekaan politik. Adapun perbedaan antara PNI Baru dengan Partindo adalah sebagai berikut:
-    PPPKI oleh PNI Baru dianggap sebagai “persatean” bukan persatuan karena anggota-anggotanya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Sementara itu, Partindo menganggap PPPKI dapat menjadi wadah persatuan yang kuat daripada mereka berjuang sendiri-sendiri.
-    Dalam upaya mencapai kemerdekaan, PNI Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial. Partindo lebih mengandalkan organisasi masa dengan aksi-aksi masa untuk mencapai kemerdekaan.
Pada tahun 1933, PNI Baru telah memiliki 65 cabang. Untuk mempersiapkan masyarakat dalam mencapai kemerdekaan, PNI Baru melakukan kegiatan penerangan untuk rakyat dan penyuluhan koperasi. Kegiatan-kegiatan PNI Baru tersebut dan ditambah dengan sikapnya yang non-kooperatif dianggap oleh pemerintah kolonial  membahayakan. Oleh karena itu, pada bulan Februari 1934 Bung Hatta, Sutan Syahir, Maskun, Burhanuddin, Murwoto, dan Bondan ditangkap pemerintah kolonial. Bung Hatta diasingkan ke hulu Sungai Digul, Papua. Kemudian dipindahkan ke Banda Neira pada  tahun  1936  dan  akhirnya  ke Sukabumi pada tahun 1942. Dengan demikian, hanya partai-partai yang bersikap kooperatif saja yang dibiarkan hidup oleh pemerintah kolonial Belanda.
c.    Parindra (1935)
Pada bulan Desember 1935 di Solo diadakan kongres yang menghasilkan penggabungan Boedi Oetomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan melahirkan Partai Indonesia Raya (Parindra). R. Soetomo terpilih sebagai ketua Parindra dengan Surabaya sebagai pusatnya. Tujuannya adalah mencapai Indonesia raya dan mulia. Tokoh-tokoh terkemuka Parindra lainnya ialah Moh. Husni Thamrin dan Sukarjo Wiryopranoto.
Parindra berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dengan cara mendirikan Rukun Tani, membentuk serikat-serikat pekerja, menganjurkan Swadesi, dan mendirikan Bank Nasional Indonesia. Perjuangan Parindra dalam Volksraad berlangsung hingga akhir penjajahan Belanda. Dalam hal ini terkenal kegigihan Moh. Husni Thamrin   dengan membentuk Fraksi Nasional dan GAPI yang berhasil memaksa pemerintah   kolonial melakukan beberapa perubahan, seperti memakai bahasa Indonesia dalam siding Volksraad dan mengganti istilah Inlander menjadi Indonesier.
d.    Gerindo
Setelah Partindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak anggotanya kehilangan wadah perjuangan. Sementara itu, Parindra yang cenderung kooperatif dianggap kurang sesuai. Oleh karena itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Tokoh-tokohnya yang terkenal ialah A.K.Gani, Moh. Yamin, Amir Syarifuddin, Sarino Mangunsarkoro, Nyono, Prawoto, Sartono, dan Wilopo.
Gerindo bertujuan mencapai Indonesia  merdeka, tetapi  dengan asas-asas yang kooperatif. Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya parlemen  yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam bidang ekonomi dibentuk Penuntut Ekonomi Rakyat Indonesia (Peri) yang bertujuan mengumpulkan   modal dengan kekuatan kaum buruh dan tani berdasarkan asas nasional-demokrasi-koperasi. Dalam bidang sosial diperjungkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Gerindo menerima anggota dari kalangan orang Indo, peranakan Cina, dan Arab.
e.    Petisi Sutardjo
Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutardjo Kartohadikusumo selaku Persatuan  Pegawai Bestuur (PPB) dalam Volkstraad mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan petisi Sutardjo. Petisi tersebut berisi permintaan kepada pemerintah kolonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang, yaitu pemberian status otonom kepada rakyat Indonesia meskipun tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda.
Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Sutardjo mengusulkan untuk mengambil langkah-langkah memperbaiki keadaan Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a.    Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya
b.    Direktur departemen diberikan tanggung jawab
c.    Dibentuk Dewan Kerajaan (rijksraad) sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil kedua belah pihak
d.    Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul dan cita-citanya memihak Indonesia.
Petisi itu juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong. Sebagian besar dari partai-partai dan tokoh-tokoh pergerakan juga mendukung Petisi Sutardjo. Setelah mendapatkan dukungan mayoritas anggota Volksraad, petisi itu kemudian disampaikan kepada pemerintah kerajaan dan Parlemen Belanda.
Golongan yang tidak setuju adalah golongan konservatif dan para pengusaha perkebunan, termasuk kelompok Vanderlandche Club (VC) menganggap petisi itu terlalu prematur dan menganggap bahwa secara ekonomi dan sosial Hindia Belanda (Indonesia) belum cukup untuk dapat berdiri sendiri. Selain itu dipermasalahkan pula tentang dapat dipertahankannya kesatuan wilayah Nusantara dalam lingkungan Pax Nederlandica karena pada kenyataannya kondisi politik Hindia Belanda belum mantap.
Pada tanggal 16 November 1938, pemerintah Belanda memberikan jawaban bahwa petisi itu ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.
-    Perkembangan  politik  Indonesia  belum  cukup  matang  untuk  memerintah  sendiri sehingga petisi itu dipandang masih terlalu prematur.
-        Dipertanyakan juga tentang kependudukan golongan minoritas dalam struktur politik yang baru nanti.
-    Tuntutan otonomi dipandang sebagai hal yang tidak alamiah karena pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik belum memadai.
Meskipun petisi tersebut ditolak, pemerintah kolonial mulai melaksanakan perubahan pemerintah pada tahun 1938. Pemerintah membentuk provinsi-provinsi di luar Jawa dengan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, sedangkan Dewan Provinsi bertugas mengatur rumah tangga daerah.
f.    Perjuangan GAPI “Indonesia Berparlemen”
Penolakan petisi Sutardjo mendorong munculnya gerakan menuju kesatuan nasional, kesatuan aksi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Gerakan itu kemudian menjelma menjadi Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Pembentukan GAPI dipelopori oleh M.H. Thamrin dari Parindra.
Pelaksanaan program GAPI secara kongret mulai terwujud dalam rapatnya pada tanggal 4 Juli 1939. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat  Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta persatuan dan  kesatuan Indonesia. Namun, sebelum aksi dapat dilancarkan secara besar-besaran, pada tanggal 9 Septamber 1939 terdengar kabar bahwa Perang Dunia II telah berkobar. Oleh karena itu, dalam pernyataan pada tanggal 19 September 1939, GAPI menyerukan agar dalam keadaan penuh bahaya dapat dibina hubungan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Belanda dan Indonesia.
Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939. Pada pertengahan Desember 1939 diselenggarakan rapat umum di beberapa tempat. Dengan semboyan “Indonesia Berparlemen” dalam setiap aksinya GAPI mendesak pemerintah agar membentuk  parlemen yang dipilih dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan pemerimtahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Untuk itu, kepala-kepala departemen harus digantikan menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Tanggapan pemerintah kolonial Belanda baru dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1940 melalui menteri jajahan Welter yang menyatakan bahwa perkembangan dalam bidang jasmani dan rohani akan memerlukan tanggung jawab dalam bidang ketatanegaraan. Sudah barang tentu hak-hak ketatanegaraan memerlukan tanggung jawab dari para pemimpin. Tanggung jawab ini hanya dapat dipikul apabila rakyat telah memahami kebijaksanaan politik. Selama pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kebijakan politik di Hindia Belanda, tidak mungkin didirikan parlemen Indonesia yang mengambil alih tanggung jawab tersebut.
Tentu saja penolakan itu menimbulkan kekecewaan, tetapi GAPI masih meneruskan perjuangannya. Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan pendirian Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut aksi Indonesia Berparlemen. Akan tetapi, kesempatan bergerak bagi GAPI sudah tidak  ada lagi. Pada awal Mei 1940, Belanda diduduki oleh Jerman sehingga Perang Dunia II telah berkobar di Negeri Belanda. Meskipun negerinya sudah diduduki oleh Jerman, tetapi Belanda tidak mau mundur setapak pun dari bumi Indonesia.
Sikap pemerintah Belanda yang konservatif itu tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda, bahkan ada keinginan umum untuk bekerja sama dalam menghadapi perang itu. Sebagai imbalan dari kesetiaan bangsa Indonesia tersebut, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer  menjanjikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Akan tetapi, gagasan mengenai perubahan itu harus disimpan dahulu hingga perang selesai. Pada tanggal 10 Mei 1941 dalam pidatonya, Ratu Wilhelmina menyatakan   kesediaannya untuk mempertimbangkan suatu penyesuaian ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan kedudukan daerah seberangdalam struktur Kerajaan Belanda. Akan tetapi,  masalah itu pun ditunda  hingga Perang Dunia II selesai.
Usulan pembentukan milisi pribumi yang berdasarkan kewajiban warga negara untuk mempertahankan negerinya juga ditolak oleh pemerintah kolonial dengan alasan bahwa perang modern lebih memerlukan angkatan perang yang professional. Sikap menunda itu pun diperlihatkan Belanda pada saat dilontarkan   Piagam Atlantik (Atlantic Charter) oleh Perdana Menteri Inggris Woodrow Wilson dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilh bentuk pemerintahannya sendiri.

Satu-satunya hasil dari berbagai upaya kaum pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentuka Komisi Vismen (Commissie-Visman) pada bulan Maret 1941. Komisi tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada pada berbagai golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan. Hasilnya diumumkan pada bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa penduduk sangat puas dengan pemerintah Belanda.

About these ads