Archive for Februari 18th, 2012

about CIA

The Central Intelligence Agency was created in 1947 with the signing of the National Security Act by President Harry S. Truman. The act also created a Director of Central Intelligence (DCI) to serve as head of the United States intelligence community; act as the principal adviser to the President for intelligence matters related to the national security; and serve as head of the Central Intelligence Agency. The Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 amended the National Security Act to provide for a Director of National Intelligence who would assume some of the roles formerly fulfilled by the DCI, with a separate Director of the Central Intelligence Agency.

David H. Petraeus became Director of the Central Intelligence Agency on September 6, 2011.

The Director of the Central Intelligence Agency serves as the head of the Central Intelligence Agency and reports to the Director of National Intelligence. The CIA director’s responsibilities include:

Collecting intelligence through human sources and by other appropriate means, except that he shall have no police, subpoena, or law enforcement powers or internal security functions;
Correlating and evaluating intelligence related to the national security and providing appropriate dissemination of such intelligence;
Providing overall direction for and coordination of the collection of national intelligence outside the United States through human sources by elements of the Intelligence Community authorized to undertake such collection and, in coordination with other departments, agencies, or elements of the United States Government which are authorized to undertake such collection, ensuring that the most effective use is made of resources and that appropriate account is taken of the risks to the United States and those involved in such collection; and
Performing such other functions and duties related to intelligence affecting the national security as the President or the Director of National Intelligence may direct.
The function of the Central Intelligence Agency is to assist the Director of the Central Intelligence Agency in carrying out the responsibilities outlined above.

To accomplish its mission, the CIA engages in research, development, and deployment of high-leverage technology for intelligence purposes. As a separate agency, CIA serves as an independent source of analysis on topics of concern and also works closely with the other organizations in the Intelligence Community to ensure that the intelligence consumer—whether Washington policymaker or battlefield commander—receives the best intelligence possible.

As changing global realities have reordered the national security agenda, CIA has met these challenges by:

Creating special, multidisciplinary centers to address such high-priority issues such as nonproliferation, counterterrorism, counterintelligence, international organized crime and narcotics trafficking, environment, and arms control intelligence.
Forging stronger partnerships between the several intelligence collection disciplines and all-source analysis.
Taking an active part in Intelligence Community analytical efforts and producing all-source analysis on the full range of topics that affect national security.
Contributing to the effectiveness of the overall Intelligence Community by managing services of common concern in imagery analysis and open-source collection and participating in partnerships with other intelligence agencies in the areas of research and development and technical collection.
By emphasizing adaptability in its approach to intelligence collection, the CIA can tailor its support to key intelligence consumers and help them meet their needs as they face the issues of the post-Cold War World.

pasukan siap serang rakyat sendiri???

Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri.Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme , yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsure pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pendahuluan

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana sejarah pembentukan dan peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Selama ini berkembang anggapan bahwa peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia dianggap memonopoli, sehingga beberapa institusi lain yang memiliki organisasi anti terror merasakan tidak mendapatkan porsi yang memadai dan tidak terberdayakan. Sebagaimana diketahui, di Indonesia, hampir semua angkatan dan kepolisian, juga badan intelijen memiliki struktur organisasi anti terror; di TNI AD, ada Detasemen PenanggulanganTeror (Dengultor) , yang bernama Group 5 Anti Teror danDetasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus, pasukan elit TNI AD; TNI AL, ada Detasemen Jalamangkara (Denjaka) ,yang tergabung dalam Korps Marinir; TNI AU, adaDetasemen Bravo (DenBravo), yang tergabung dalam Paskhas TNIAU, pasukan elit TNI AU; sedangkan di Badan Intelijen Negara (BIN),juga memiliki desk gabungan yang merupakan representasi dari kesatuan anti terror. Akan tetapi harus di akui bahwa peran yang diemban oleh Densus 88 AT Polri memberikan satu persfektif bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia dapat dikatakan berhasil, setidaknya bila dikaitkan dengan berbagai keberhasilan organisasi tersebut dalam menangkap dan memburu pelaku dari jaringan terorisme di Indonesia, serta mempersempit ruang geraknya.

Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman terror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jema’ah Iskamiyah (JI). Sebelum Densus 88 ATPolri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti terror yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana. Akan tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi terrorist pasca 9/11. Apalagi ketika itu Polri diuntungkan dengan situasi dimana TNI, sebagai salah satu aktor keamanan dianggap tidak pantas mengembangkan kesatuan anti terornya,karena pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu.

Apalagi sejak tahun 1994, TNI terkena embargo senjata dan

pendidikan oleh Negara-negara Barat, sehingga kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam menghadapi ancaman terror. Tak heran kemudian berbagai bantuan dan dukungan,baik persenjataan, pelatihan hingga pendanaan pasukan anti terror dari Negara-negara Barat dikembangkan di Polri, sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 9/11 tahun 2001, Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan II serta Kedutaan Besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta Negara Uni Eropa lainnya. Hal tersebutlah kiranya yang membuat iri tiga angkatan TNI, dan BIN terhadap Polri, apalagi legalitas Polri sebagai kesatuan yang berwenang menghadapi dan memberantas terorisme di Indonesia ditegaskan dengan adanya Peraturan Presiden No. 15 tahun 2001, dan kemudian menjadi undang-undang dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran yang dijalankan oleh Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Di samping itu akan dibahas pula bagaimana evolusi pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai teater sejarah untuk memahami bagaimana batasan dan koordinasi antar aparat yang memiliki struktur organisasi anti terror, seperti TNI dan BIN dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Evolusi Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Gerakan terorisme di Indonesia hampir seumur dengan berdirinya republik ini,hal ini ditandai dengan perubahan pandangan, jika sebelum merdeka, para pejuang Indonesia dijuluki oleh Belanda dan Sekutunya sebagai organisasi ekstrimis yang mengganggu eksistensi Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, dan ketika Indonesia merdeka, perubahan penamaan terhadap personalatau kelompok yang melawan kebijakan pemerintah, termasuk Kapten Westerling, perwira Belanda yang bersama pasukannya berupaya merongrong kedaulatan Indonesia yang baru saja merdeka, danAndi Azis, seorang perwira KNIL dari Negara Indonesia Timur, sebagai bagian dari Negara federasi Indonesiahasil kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dengan melakukan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan Pemberontakan APRA, di Bandung dan Makasar.

Pemberontakan APRA tersebut merupakan salah satu dari gerakan terorisme yang berupaya mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (KNRI) dan dilakukan oleh perwira dari Belanda dan perwira KNIL , ada tiga periodisasi pemberantasan terorisme di Indonesia; Periode Soekarno, Periode Soeharto, dan Periode Reformasi. pada ketiga periodisasi ini, pemberantasan terorisme di Indonesia mengalami evolusi, sesuai dengankarakteristik dari organisasi terorisme di Indonesia. Pada periode Soekarno, gerakan terorisme di Indonesia banyak mengusung tentang isu separatism dan isu ideology. Sejak tahun 1945, pemberontakan dan gerakan perlawanan terorisme di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk: (1) Gerakan pemisahan diri yang disebabkan hubungan dekat dengan bekas penjajah; Belanda, hal ini bisa dilihat pada Pembeontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dimotori oleh Dr. Soumokil, J.H. Manuhutu, dan Johan Manusama yang merupakan kaki tangan Belanda di Maluku, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dimotori oleh Kapten Westerling, dan Kapten Andi Aziz, Pemberontakan Sultan Hamid II di Kalimantan. (2) gerakan terorisme yang ingin mendirikan negara atau memisahkan diri dengan ideology politik tertentu, contohnya; Pemberontakan PKI tahun 1948 yang dimotori oleh Muso, dan D.N.Aidit pada tahun 1965 , pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. (3) Gerakan pemberontakan yang disebabkan oleh semangat keetnisan, yang dilandasi kebijakan yang tidak berimbang antara Jawa dan luar Jawa, contohnya pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi yang dimotori oleh para komandan militer territorial , dan pemberontakan oleh Organisasi Papua Merdeka, yang tidak puas dengan hasil referendum yang melegalisasikan Papua sebagai bagian dari integral Indonesia.

Pada periode ini pemberantasan gerakan terorisme dilakukan oleh militer dengan pola negoisasi dan pendekatan damai. Soekarno menitikberatkan pada pendakatan militer bukan kepolisian, karena gerakan separatism tersebut mengancam eksistensi kedaulatan Negara. Sementara kepolisian, dengan kesatuan khususnya; Brigade Mobil Polri menjadi pelengkap dalam proses pemberantasan dan pemadaman pemberontakan tersebut. pendekatan militer ini juga diasumsikan karena para pemberontak tersebut banyak berasal dari kesatuan-kesatuan di TNI yang loyal kepada komandannya dan atau desersi dari kesatuannya, sekedar contoh misalnya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakar, adalah kumpulan organisasi laskar perjuangan yang ditolak masuk karena tidak memenuhi persyaratan minimum sebagai personal ataupun kesatuan militer, sebagaimana yang digariskan dalam program Reorientasi dan Reorganisasi militer yang dilakukan oleh Pemerintah, atau juga pemberontakan PRRI/Permesta, yang merupakan kesatuan territorial militer aktif di Sumatera dan Sulawesi yang memberontak.

Sedangkan pada periode Soeharto, bentuk gerakan terorisme ada tiga bentuk pula, hampir sama dengan periode Soekarno, yakni: (1) Gerakan terorisme yang dilandasi keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, contohnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak 1975, Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak tahun 1960-an tapi mulai efektif sejak awal tahun 1970-an, dan Fretilin di Timor Timur sejak tahun 1975 . (2) Gerakan yang menginginkan terbentuknya Negara berdasarkan ideology agama, dalam hal ini Islam, seperti Kelompok Pengajian Warsidi di Lampung,yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Talang Sari , jaringan sisa-sisa DI/TII yang kemudian membangun sel perlawanan, salah satunya adalah kelompok Pengajian Imron Zein, salah satu kelompok radikal Islam yang membajak Pesawat Garuda di Pelabuhan Udara Don Muang , Komando Jihad , Peristiwa Tanjung Priok , dan lain sebagainya. (3) Gerakan kriminalitas dan kekerasan yang terkait dengan satu isu tertentu yang membuat suasana menjadi mencekam ataupun menakutkan. Salah satunya adalah maraknya kelompok penjahat yang melakukan terror terhadap masyarakat. Kelompok yang kemudian menjadi sasaran pemberantasan oleh pemerintah melalui program Penembak Misterius (Petrus) adalah kelompok kriminal dan gang motor.

Hal menarik yang perlu dicatat adalah bahwa proses pemberantasan terorisme pada masa Soeharto dan Orde Baru terkesan sangat didominasi oleh satu angkatan saja; TNI AD, di mana Kesatuan Elitnya Kopassus menjadi instrument utama dalam memberantas jaringan terorisme lewatDetasemen 81. Selain itu, Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) serta Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang merupakan instrument pendukung bagi jalannya proses pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa justru otak dari operasional pemberantasan terorisme di Indonesia justru berada di tangan Kopkamtib. Lembaga superbody ini mengendalikan semua actor keamanan, baik polisi, militer maupun intelijen, termasuk jaringan territorial yang merupakan struktur tentara untuk mengawasi berbagai aktivitas social politik masyarakat selama Soeharto berkuasa, bahkan komando territorial TNI ini sangat efektif dalam memantau dan melakukan berbagai tindakan pencegahan dini berbagai aktivitas yang membahayakan eksistensi Negara.

Kopkamtib pada akhirnya dibubarkan pada pertengahan tahun 1980-an dan digantikan dengan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakortanas) yang kurang lebih sama wewenangnya dengan Kopkamtib. Setelah Soeharto dan Orde Baru-nya tumbang, maka lembaga tersebut dibubarkan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada masa Soeharto, proses pemberantasan terhadap gerakan separatisme maupun terorisme selalu dilabeli dua pendekatan: Ekstrim Kanan dan Ekstrim Kiri. Ekstrim Kanan mengacu kepada gerakan Islam radikal dan fundamental yang merupakan generasi penerus kelompok pemberontak DI/TII yang telah bermetamorfosis menjadi sel-sel perlawananan terhadap pemerintahan Soeharto, sebagaimana yang terjadi dalam Peristiwa Tanjung Priok dan juga Talang Sari di Lampung. Sedangkan Ekstrim Kiri lebih berkonotasi pada gerakan sisa-sisa Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah melakukan dua kali pemberontakan yang gagal. Sel-sel dari sisa-sisa PKI ini terepresentasi pada kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa radikal, yang mengusung isu anti pemerintahan Soeharto, seperti Partai Rakyat Demokratik, yang disinyalir merupakan reinkarnasi dari PKI, yang kemudian dibubarkan pasca Peristiwa 27 Juli 1996.

Sedangkan untuk memadamkan pemberontakan gerakan separatism di tiga daerah; Aceh, Timor Timur, dan Papua pengerahan militer ke tiga daerah tersebut secara efektif dilakukan secara besar-besaran. Selain memanfaatkan jaringan komando territorial yang dimiliki oleh TNI, khususnya TNI AD, untuk daerah dengan eskalasi yang tinggi tersebut juga menerjunkan tambahan pasukan dari kesatuan angkatan lain, seperti Kopassus, Marinir TNI AL dan Paskhas TNI AU, sementara dari Polri yang terlibat adalah Brimob Polri. Gerakan separatisme ini menjadi kerikil dalam sepatu besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada Pemerintahan B.J. Habibie, Timor Timur diberikan pilihan untuk memilih merdeka atau otonomi khusus. Dan rakyat di daerah bekas jajahan Portugal tersebut memilih merdeka.

Sedangkan Aceh dan Papua memilih otonomi khusus, dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi local daerah. Meski demikian kedua daerah tersebut rawan terhadap kemungkinan bangkitnya kembali separatism. Sementara separatism di Maluku cenderung bersifat fluktuatif, tergantung momentum politik, baik local maupun nasional

Setelah Soeharto dan Rejimnya tumbang masih menyisakan permasalahan terkait dengan pemberantasan terorisme, tiga kasus yang mencolok adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Ujung Barat Indonesia, Organisasi Papua Merdeka(OPM) diujung Timur Indonesia, dan Timor Timur, di ujung Selatan Indonesia. Timor Timur diselesaikan dengan memesahkan diri dari NKRI melalui referendum, setelah otonomi khusus yang ditawarkan oleh Pemerintahan Habibie ditolak oleh sebagian besar masyarakat di Timor Timur, sedangkan separatism di Aceh dan Papua diselesaikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 untuk pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh. Meski masih terdapat kekurangan dari pelaksanaan otonomi khusus tersebut, namun lebih kondusif dari sebelumnya, khusus di Aceh, pasca tsunami, dilakukan perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, dan diperkuat dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2006 yang mempertegas penyelesaian konflik tersebut yang lebih dari 30 tahun lalu berlangsung.

Selain itu, hal yang menarik adalah terjadinya pergeseran gerakan terorisme di Indonesia, dari yang berbasis pada etnis dan pendekatan keagamaan untuk mendirikan negara atau memisahkan diri dari Negara induk menjadi gerakan yang lebih universal, yakni tuntutan untuk mendirikan negara universal berbasis agama dan sangat anti Barat. Hal ini ditandai dengan peristiwa pembajakan pesawat komersial dan menabrakkannya ke menara kembar WTC pada tahun 2001, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa 9/11. Di Indonesia, respon terhadap aksi terorisme tersebut adalah makin menguatnya konflik komunal dengan basis keagamaan, sebagaimana yang terjadi di Poso, Maluku, dan juga Kupang. Konflik-konflik tersebut sebenarnya telah meletus sejak awal tahun 1999, dengan peledakan sejumlah gereja dan tempat ibadah lainnya di malam Natal di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, dan sebagainya . Konflik Maluku yang awalnya dibangun untuk mengobarkan semangat separatism Republik Maluku Selatan, bergeser menjadi konflik agama dan meluas tidak hanya di Pulau Ambon tapi pulau-pulau lainnya termasuk ke Maluku Utara dan Poso. Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya milisi-milisi berbasis agama seperti Laskar Jihad, dan Laskar Kristus, yang kemudian menjadikan Konflik di Maluku dan akhirnya Poso sebagai medan pertempuran. Meski begitu sesekali insiden pengibaran bendera RMS yang telah berganti nama menjadi Forum Kedaulatan Maluku (FKM) pimpinan Alex Manuputy juga terjadi.

Pemberantasan gerakan terorisme ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan sporadis. Hal ini disebabkan konsolidasi demokrasi yang tengah dijalani oleh Indonesia telah pula melemahkan kontrol negara atas masyarakatnya. Eforia politik atas nama demokrasi dan HAM menjadi dilemma bagi aparat keamanan Indonesia, baik TNI maupun Polri dalam mengambil tindakan secara tegas. Identifikasi konflik, separatisme dan aksi terror telah bercampur dengan minimnya kesiapan aparat dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai aksi terror yang saling tumpang tindih antara konflik komunal di Poso, separatism di Aceh, Papua, dan Maluku, serta gerakan fundamentalisme Islam yang memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut, khususnya pada aksi peledakan bom dan konflik komunal di Poso dan Maluku. Bahkan tak jarang ajang pelatihan bagi kader-kader gerakan fundamentalisme Islam, yang kemudian dinamakan Jemaah Islamiyah dilakukan di Poso dan Maluku, selain dikirim ke Pakistan, Afganistan, dan Mindanao bercampur baur dengan warga lokal dan jaringan milisi; Laskar Jihad.

Pemberantasan terorisme pasca Soeharto ini juga makin kisruh karena aparat keamanan yang seharusnya melakukan koordinasi yang efektif justru bersaing dan berkompetisi satu dengan yang lainnya. Tak jarang juga terjadi konflik dan bentrok antar aparat keamanan tersebut khususnya TNI dan Polri . Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kedua institusi tersebut telah berpisah, sehingga acapkali bentrok dan persaingan tidak sehat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemberantasan terorisme di Indonesia. Sehingga membuat proses pemberantasan terorisme tidak dapat berjalan dengan efektif. Kondisi ini disadari oleh masing-masing pimpinan aparat keamanan baik TNI, Polri, maupun BIN, hanya saja praktik di lapangan masih terjadi ketidaksinkronan satu dengan yang lain. Tak heran kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2005 untuk melegalisasi

koordinasi antar aparat dalam pengamanan di Poso, agar aparat keamanan di Poso dapat bekerja sama.Densus 88 AT dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Harus diakui bahwa Peristiwa 9/11 telah mengubah paradigma aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas terorisme. Hal ini tercermin dari bagaimana terkonsolidasi,dan terfokusnya pola pengembangan organisasi yang khusus dalam memberantas gerakan terorisme dalamberbagai varian dan jenis, dari mulai yang bernuansa separatism hingga pada kelompok pembuat terror dalam konflik komunal. Selama ini institusi anti terror tersebar di semua angkatan dan kepolisian serta lembaga intelijen, sehingga upaya untuk membangun institusi anti terror yang handal terhalang oleh problematika kompetisi dan sentiment angkatan. Tak heran apabila dimasa Pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati penguatannya justru berada di lembaga intelijen, karena lembaga tersebut diyakini terjadi pertemuan kepentingan antar angkatan, kepolisian, dan sipil. Meski demikian, tetap saja terjadi kompetisi internal di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), kemudian berubah menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengarah kepada konflik terbuka,dan puncaknya saat Hendropriyono memimpin BIN, di mana ada langkah peminggiran sejumlah anggota BIN yang berasal dari kepolisian dan sipil dalam tugas-tugas intelijen.

Momentum kampanye global perang terhadap terorisme menjadi titik balik bagi penguatan dan pembangunan institusi anti terror yang mapan, handal dan professional. Dan penguatan institusi anti terror tersebut pada akhirnya dilakukan di lembaga kepolisian, hal ini selain sebagai strategi untuk meraih dukungan dan bantuan dari negara-negara Barat untuk tetap mengucurkan bantuan untuk membangun institusi anti terror, sebagaimana diketahui bahwa militer Indonesia sejak tahun 1994 diembargo pengadaan persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat karena menggunakan persenjataannya untuk melakukan pelanggaran HAM di Timor-Timur, Aceh, maupun Papua. Selain itu, disebabkan Polri dianggap sebagai lembaga yang mampu mengembangkan institusi anti terror ini kelak. Apalagi pada saat pengejaran para pelaku terror tersebut, di lapangan terjadi persaingan yang tidak sehat, sekedar contoh misalnya bagaimana BIN melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku kunci jaringan JI di Indonesia, dan langsung mengirimkannya ke Amerika Serikat tanpa berkoordinasi dengan Polri, sebagai institusi yang berwenang melakukan penangkapan.

Ketika menguat kampanye perang global terhadap terorisme, Pemerintah Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkanya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002. Sebagai respon dari Inpres dan kemudian Perpu tersebut Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang langsung beradadibawah koordinasi Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan (Skep) Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Nomor Kep. 26/Menko/Polkam/11/2002. Dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, kesatuan Anti Teror Polri, yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana, Brimob Polri bergabung dengan tiga organisasi anti terror angkatan dan intelijen. dalam perjalanannya institiusi anti teror tersebut kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiterror dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Akan tetapi, lagi-lagi inisiatif yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan berantakan, karena masing-masing kesatuan anti terror tersebut lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya. Praktik Satgas Anti Teror tersebut tidak efektif berjalan, selain karena eskalasi ancaman terror sejak Bom Bali I dan konflik komunal yang memaksa masing-masing kesatuan anti terror akhirnya berjalan sendiri-sendiri.

Akan tetapi, eskalasi terror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan permasalahan anti terror pada satuan tugas khusus, dan akhirnya dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang tugas pertamanya adalah mengusut kasus Bom Natal tahun 2001 dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya. Satgas Bom Polri ini menjadi begitu terkenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja misalnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada dibawahBadan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Kepala Satgas Bom Polri yang pertama adalah Brigadir Polisi Gories Mere , dan kemudian digantikan oleh Brigjen Polisi Bekto Suprapto, dan yang ketiga adalah Brigjen Polisi Surya Dharma Salim Nasution. Bekto dan Surya Dharma berturut-turut menjabat sebagai Komandan Densus 88 AT yang pertama dan kedua.

Disamping ada satuan anti terror Gegana Brimob Polri, dan Satgas Bom Polri, Polri juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat perihal ancaman dan teror, Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror, di mana kemudian secara resmi Jenderal Da’I, Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknyaDetasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme , yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsure pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme. Kondisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan Inpres dan Perpu yang diterbitkan pemerintah sebelum undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini disahkan menjadi undang-undang.

Ada pertanyaan yang mengemuka yang berkembang di masyarakat, mengapa hanya Polri yang diberi wewenang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ini? Bukankah kesatuan anti terror dari TNI, baik Kopassus, Denjaka, maupun Detasemen Bravo lebih handal dan memiliki pengalaman yang lebih mumpuni? Pertanyaan tersebut juga berkembang di internal TNI seputar kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam pemberantantasan terorisme di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa akhirnya Polri diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni: Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesiona, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, operasional, dan pelatihan, yang merupakan bantuan dari negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Australia. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti terror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (borderless) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatism sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

Tidak sampai disitu saja, penamaan Densus 88 AT Polri juga dipertanyakan banyak pihak, semisal adanya angka 88 di depan penamaan Densus dianggap mengekor pada Delta 88, pasukan khusus Amerika Serikat. Padahal angka 88dibelakang nama densus adalah simbolisasi sepasang borgol, yang identik dengan tugas kepolisian. Di samping itu juga angka 88 dianggap sebagai angka kramat,karena angka tersebut merupakan representasi jumlah korban terbanyak dalam Peledakan Bom Bali I, tahun 2002 yang merupakan warga negara Australia. Di samping itu angka delapan juga dimaknai oleh Densus 88 AT Polri sebagai pekerjaan pemberantasan terorisme yang tak kenal henti dan dan berkesinambungan. Sedangkan tulisan AT atau anti terror yang berada dibelakang angka 88 dianggap sebagai mengklaim keseluruhan lembaga anti teror yangada di Indonesia, sehingga dianggap sebagai upaya untuk mengambil porsi kewenangan kesatuan anti terror lain yang masih aktif, baik di TNI maupun BIN. Penggunaan anti terror dibelakang angka 88 sesungguhnya merujuk pada reinkarnasi dari Satgas Bom dan Direktorat VI Anti Teror yang berada di bawah kendali Bareskrim Polri menjadi Densus 88 AT Polri. Penegasan anti terror ini juga untuk membedakan dan membatasi wewenang Densus 88 AT Polri hanya terbatas pada fungsi kontra terror, khususnya terhadap aksi terror dengan bahan peledak.

Sementara itu secara organisasional Densus 88 AT berada di Mabes Polri dan Polda, untuk yang di Mabes Polri berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT Polri berada di di bawah Direktorat Serse (Ditserse) dipimpin oleh perwira menengah polisi, tergantung tipe Poldanya, untuk Polda Tipe A, Densus 88 AT dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda Tipe B dan Persiapan, dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. pada tingkat Mabes Polri, Kepala Densus 88 AT baru terjadi dua kali pergantian pimpinan, yakni yang pertama Brigjen Polisi Bekto Suprapto, yang dipindah menjadi Kapolda Sulawesi Utara, yang digantikan oleh Brigjen Polisi Surya Dharma Salim Nasution, mantan Direktur I Bidang Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri.

Sedangkan struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan. Di bawah Subden terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT Polri, seperti pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat Unit Negoisasi, Pendahulu, Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden Investigasi membawahi Unit Olah TKP, Unit Riksa, dan Unit Bantuan Tekhnis, terakhir pada Subden Bantuan terdapat Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi.

Salah satu prasyarat dari rekruitmen bagi anggota dan personil Densus 88 AT Polri dari negara pemberi bantuan dana untuk pengembangan dan pembentukan kesatuan khusus anti teror adalah anggota dan personil Polri sedapat mungkin belum pernah ditugaskan di Aceh, Papua, maupun Timor-Timur yang banyak melakukan pelanggaran HAM. Akan tetapi agak sulit untuk direalisasikan persyaratan tersebut, apalagi banyak dari personil Densus 88 ATPolri berasal dari Brimob Polri, kesatuan khusus yang memiliki kualifikasi tempur. Sehingga permintaan tersebut diperlonggar dengan pola pendekatan ketrampilan yang layak sebagai anggota kesatuan khusus. Di samping dari unsure Brimob, khususnya dari Gegana, unsure lain yang menjadi pilar pendukung Densus 88 AT adalah dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dan Bareskrim. Di samping tiga pilar pendukung operasional tersebut, rekrutimen personil Densus88 AT Polri juga dapat berasal dari akademi kepolisian, Sekolah Polwan,serta unsure sekolah kekhususan yang ada di lingkungan Polri.

Saat ini personil Densus 88 AT Polri di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang dengan kualifikasi anti terror terbaik. Sedangkan di tingkat Polda, personil Densus 88 AT Polri berkisar antara 50 hingga 75 personil. Sebelum direkrut dan menjadi bagian dari Densus 88 AT Polri, para anggota Polri tersebut terlebih dahulu dilatih di Pusat Pendidikan (Pusdik) Reserse Polri di kawasan Mega Mendung, Puncak, Jawa Barat serta Pusat Pendidikan Anti Teror Nasional (Platina), Kompleks Akademi Kepolisian, Semarang. Para pengajarnya, selain internal Polri, juga berasal dari instruktur CIA, FBI, National Service-nya Australia, dan jaringan organisasi intelijen Barat lainnya. Selain diajari berbagai teori dan metodologinya, kedua pusat pendidikan tersebut juga difasilitasi oleh simulator dan pendukung lainnya.

Sementara itu dukungan persenjataan dan peralatan pendukung lainnya dapat dikatakan sangat canggih, sebut saja misalnya senapan serbu jenis Colt M4 5.56 mmdan yang terbaru jenis Steyr-AUG, atau senapan penembak jitu, Armalite AR-10, serta shotgun model Remington 870 yang ringan dan sangat handal buatan Amerika Serikat. Selain persenjataan, setiap personil Densus 88 AT Polri dilengkapi dengan peralatan personal maupun tim; alat komunikasi personal,GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interceptor, mesin pengacak sinyal, dan lain-lain. Untuk mendukung keberhasilan operasional, Densus 88 AT Polri juga bekerja sama dengan operator telepon seluler, dan internet untuk mendeteksi setiap pergerakan kelompok terorisme dalam berkomunikasi. Sementara untuk unit penjinak bom juga diperlengkapi dengan peralatan pendukung, semisal pendeteksi logam terbaru, sarung tangan dan masker khusus, rompi dan sepatu anti ranjau darat, serta kendaraan taktis peredam bom. Sempat juga diisukan Densus 88 AT Polri memiliki pesawat Hercules seri C-130 sendiri untuk mempermudah mobilisasi personil, tapi isu tersebut sulit dibuktikan, karena faktanya Mabes Polri telah membentuk Densus 88 AT Polri di tingkat Polda, ini berarti juga menjawab jika isu tersebut tidak sepenuhnya benar.

Seperti diketahui bersama bahwa dukungan anggaran untuk membentuk kesatuan anti terror dengan naman Densus 88AT Polri ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya melalui Jasa Keamanan Diplomatik (US Diplomatic Security, State Department). Di awal pembentukan Densus 88 AT Polri tak kurang dari Rp. 150 Milyar pada medio tahun 2003 , sedangkan tahun berikutnya operasional Densus 88 AT Polri pada tahun 2004 hanya Rp. 1.5 Milyar, hal ini bisa jadi disebabkan karena tertutupi oleh alokasi anggaran pembentukan di pertengahan tahun 2003. Dan hal tersebut terbukti, pada tahun 2005 anggaran yang digunakan membesar menjadi Rp. 15 Milyar, dan pada anggaran tahun 2006 meningkat fantastis menjadi Rp. 43 Milyar . Dana tahun 2006 tersebut belum untuk pembentukan Densus 88 AT Polri di daerah, karena pada kenyataannya para Kapolda yang bersangkutan kreatif dalam mencari bantuan anggaran untuk pengembangan Densus 88 AT Polri di wilayahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Irjen Pol. Firman Gani, ketika menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang mampu membangun gedung Densus 88 AT atas bantuan swadaya. Meski dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, namun dengan keterbatasan anggaran negara,maka proses tersebut menjadi satu pembenaran bagi Polda-Polda lain untuk mengikuti jejak Polda Metro Jaya .

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila Densus 88 AT Polri diharapkan oleh internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk menjadi kesatuan anti terror yang handal dan professional. Sejak tahun 2003 hingga tulisan ini dibuat, Densus 88 AT Polri telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme, sebagaimana amanat UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti Terorisme. Dua bulan setelah kesatuan ini terbentuk, langsung dihadapi dengan terjadinya serangan bom mobil di Hotel J.W. Marriot, yang merupakan hotel miliki jaringan Amerika Serikat, 13 orang tewas. Dalam hitungan minggu, jaringan pengebom hotel mewah tersebut dapat dibongkar, dan ditangkap .

Masa persidangan para pelaku bom Marriot belum usai, pada 9 September 2004 Jakarta dikejutkan kembali dengan ledakan bommobil berkekuatan besar di depan Kedutaan Besar Australia, Jl. Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Peledakan bom ini menewaskan puluhan orang yang tidak terkait dengan kedutaan besar tersebut. yang fantastis adalah dalam waktu satu bulan, Densus 88 AT Polri bersama Australia Federal Police (AFP) berhasil membongkar kasus tersebut, dan menangkap para pelakunya diganjar dengan penjara belasan tahun dan hukuman mati .Setahun setelah ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, atau yang dikenal dengan Bom Kuningan, Bali, Pulau Dewata kembali diguncang bom dengan kekuatan besar, meski tak sebesar Bom Bali I. Meski demikian ledakan tersebut 23 orang dan melukai ratusan lainnya. Sekali lagi, dalam tiga bulan, dengan gerak cepat Densus 88 AT Polri dapat membongkar dan menangkapi para pelakunya. Bom Bali II ini pula yang mendekatkan Densus 88 AT Polri dengan gembong terorisme yang paling dicari di Indonesia Dr. Azahari. Selang satu bulan setelah Bom Bali II, Densus 88 AT Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azahari, di Batu Malang, Jawa Timur. Penyerbuan ini menyebabkan gembong teroris yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia ini tewas, dan kasus inilah yang kemudian melambungkan nama Densus 88 AT Polri sebagai satuan anti terror terkemuka di Asia. Dalam waktu bersamaan juga Densus 88 AT Polri berhasil menangkap pelaku peledakan bom di Pasar Tradisional Kota Palu. Pelaku merupakan salah satu dari kelompok yang bertikai di Poso.

Pada tahun 2006, Densus 88 AT Polri hampir menangkap salah satu gembong teroris lainnya; Noordin M. Top, dalam penggrebekan yang dilakukan Densus 88 AT Polri di Dusun Binangun, Wonosobo, Jawa Tengah tersebut Noordin dapat meloloskan diri dari kejaran personil Densus 88 AT Polri. Penyergapan yang disertai dengan tembak menembak tersebut Densus 88 AT Polri berhasil menangkap dua orang dan menembak mati dua tersangka lainnya . Selang setahun kemudian, tepatnya pada 22 Maret 2007, Densus 88 AT Polri melakukan penggerebekan terhadap Kelompok Terorisme Jawa Tengah dan berhasil membongkar jaringan persenjataan dan bom terbesar sejak 30 tahun terakhir di kawasan Sleman, Yogyakarta, dan menangkap tujuh tersangka yang diduga pemilik, penyimpan, dan perakit bahan peledak. Dalam penyergapan tersebut juga menewaskan dua orang pelaku yang berupaya melarikan diri .

Menyusul terbongkar jaringan Terorisme Kelompok Jawa Tengah, Densus 88 AT Polri juga berhasil menagkap dan melumpuhkan Abu Dujana alias Ainul Bahri Komandan Sayap Militer Jama’ah Islamiyah (JI),dan Zarkasih, Amir JI . Penangkapan keduanya merupakan prestasi yang makin melambungkan nama Densus 88 AT Polri dan membuat Densus 88 AT Polri dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki kesatuan anti terror yang handal dan professional .

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga negara didunia internasional. Dan memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi terror dan bom, tapi juga membantu unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal Logging, narkotika dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang pula Densus 88 AT Polri membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pengibaran bendera RMS pada acara kenegaraan di Maluku.

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya yakni: Pertama, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan personil dengan kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan personil Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda .

Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-kerja intelijen kepolisianjuga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya .

Ketiga, seorang personil Densun 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah agar prosesnya meminimalisir resiko, dengan tetap menegakkan hokum, sebagai pilar utama tugas kepolisian secara umum. Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap,karena Dr. Azahari memilih meledakkan diri, dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari Densus 88 AT Polri relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negative pada masyarakat sekitarnya.

Koordinasi Antar Kesatuan Anti Teror

Keberhasilan Densus 88 AT Polri dalam menyempitkan ruang gerak kelompok terorisme di Indonesia memberikan konsekuensi yang tidak kecil bagi Densus 88 AT Polri, maupun hubungan antar aparat keamanan lainnya. Tewasnya Dr. Azahari dan tertangkapnya sejumlah petinggi JI di Indonesia membuat pola pemberantasan tindak pidana terorisme terfokus pada Noordin M.Top, yang hingga saat ini belum tertangkap. Dan konsekuensi dari keberhasilan Densus88 AT Polri ini berdampak pada hubungan antar kesatuan anti teror di Indonesia yang makin kurang harmonis, meski secara tugas dan fungsi Densus 88 AT Polri dibatasi kewenanganya hanya pada pemberantasan terror yang menggunakan bom dan aksi terror lainnya. Ada dua konsekuensi yang mengikuti keberhasilan Densus 88 AT Polri, yakni: Pertama, konsekuensi internal. Tipisnya perbedaan antara unit dan kesatuan anti terror yang ada di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal. Benih-benih konflik tersebut menguat saat proses penyerbuan tempat persembunyian Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui bahwa di internal Polri terdapat empat unit yang memiliki kualifikasi anti terror: Brimob Polri dengan Gegana dan Wanteror-nya, Satgas Bom Polri, Direktorat VI Anti Teror, dan Densus 88 AT Polri. Dalam penyerbuan tersebut terjadi friksi kecil antara personil Densus 88 AT Polri dengan unit lainnya.

Hal yang menarik adalah meski Densus 88 AT telah terbentuk, keberadaan Direktorat VI Anti Teror, Satgas Bom Polri, serta keberadaan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri masih tetap dipertahanankan. Asumsi awal sesungguhnya sangat baik, yakni masing-masing kesatuan tersebut dapat saling mengisi dan bersinergis, akan tetapi pada kenyataannya keberadaan tiga kesatuan anti terror di tubuh Polri seolah mengulang proses yang terjadi pada Satgas Anti Teror yang digagas Matori Abdul Djalil, di mana minim koordinasi dan terjadi persaingan antara satu dengan yang lainnya. Beruntung, meski terlambat Kepala Bareskrim, Bambang Hendarso Danuri kemudian membubarkan Satgas Bom Polri, yang merupakan bagian dari badan yang dia pimpin, dan berupaya membesarkan nama Densus 88AT,yang juga dibawah kendalinya. Harus diakui bahwa keberadaan tiga kesatuan anti terror di dalam tubuh Polri ini menjadi bagian yang kurang baik, bagi internal Polri, setidaknya dibutuhkan penegasan peran dan fungsi masing-masing. Sampai saat ini peran dan fungsi antara Direktorat VI Anti Teror, Densus 88 AT Polri, dan Brimob Polri hampir sama dan mirip satu dengan yang lainnya, meski hingga saat ini belum terjadi permasalahan yang mengemuka, namun bukan tak mungkin permasalahan tersebut muncul dan menjadi problematika di masa yang akan datang .

Kedua, konsekuensi eksternal. Keberhasilan Densus 88 AT Polri telah menjawab keraguan dari petinggi di TNI dan BINtentang kemampuan Polri dalam mengembangkan kesatuan anti terror yang professional dengan kualifikasi terbaik. Kondisi ini mengarah kepada konflik terbuka antara kesatuan anti terror di lapangan, khususnya terkait dengan penanganan separatism di Aceh dan Papua, serta konflik komunal seperti di Poso dan Maluku, dimana Densus 88 AT Polri, karena berada di bawah Ditserse Polda, maka dilibatkan juga pada operasional kasus-kasus tersebut di atas. Padahal, bila mengacu kepada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI separatism menjadi titik temu tugas antara TNI dan Polri, di mana TNI menjadi unsur utama, dan Polri menjadi unsur pendukung. Selama ini penugasan dari terhadap aksi terror terkait separatism adalah oleh Brimob Polri, dengan unit Wanteror dan Gegana.

Dua konsekuensi tersebut harus disikapi dengan pendekatan kelembagaan dan ancaman terror dan eksistensi bangsa ini. Terkait dengan kelembagaan dibutuhkan koordinasi yang efektif dan solid, agar masing-masing kesatuan anti terror dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan professional. Dalam konteks ini dibutuhkan garis penegas dan koordinasi. Sekedar gambaran misalnya DetasemenPenanggulangan Teror Kopassus lebih fokus pada aksi terror yang terjadi di perbatasan negara, separatism dengan intensitas tinggi, serta ancaman terror terkait dengan kedaulatan negara, dengan spesialisasi pada perang kota, pembajakan pesawat, dan kontra intelijen. Sementara itu Den Bravo Paskhas TNI AU lebih banyak memfokuskan pada pengamanan Alat utama system persenjataan (Alutsista), anti pembajakan pesawat, dan kontra intelijen. sedangkan Den Jaka memiliki spesialisasi anti pembajakan laut, segala bentuk aksi terror laut, sabotase, dan kontra intelijen. dan Densus 88 AT lebih memfokuskan pada segala bentuk terror yang menggunakan media bom yang akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat dan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Dari empat kesatuan anti terror ini sebenarnya ada pembatas yang sangat jelas, yakni masing-masing memiliki peran dan fungsinyamasing-masing. Hanya ada irisan tugas dan peran dari keempat kesatuan anti terror ini yakni pada kualifikasi intelijen dan kontra intelijen. selain itu masing-masing kesatuan juga ada yang memiliki kesamaan peran, seperti antara Den Gultor dengan Den Bravo, yang sama-sama memiliki kualifikasi anti pembajakan pesawat terbang.

Sementara bila dilihat dari ancaman aksi terror di masa yang akan datang bila mengacu kepada Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008, maka setidaknya terdapat empat ancaman terhadap eksistensi negara yakni: Separatisme, terorisme, konflik komunal, dan kejahatan transnational. Pada ancaman separatisme, jika memungkinkan keempat kesatuan anti terror tersebut dapat ditugaskan bersamaan dengan masing-masing kualifikasinya. Sebagai dalam definisi terorisme yang lebih luas, separatism digolongkan sebagai salah satu tipe dari terorisme, karena cenderung menggunakan kekerasan,dan terror. Kemungkinan meningkatnya ancaman terorisme tersebut adalah kegagalan perjanjian perdamaian di Aceh, serta Otonomi Khusus di Papua.

Pada ancaman terrorism, Densus 88 AT Polri memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kesatuan anti terror lainnya. Hal ini disebabkan karena kejahatan terorisme merupakan spesialisasi kemampuan yang dimiliki oleh Densus 88 AT Polri. Sementara kesatuan anti terror lainnya dapat saja diperbantukan tentunya dengan spesifikasi kejahatan yang terkait dengan kemampuan kesatuan-kesatuan tersebut, misalnya pembajakan pesawat bisa saja Den Gultor dan Den Bravo yang melakukan tindakan dengan koordinasi Densus 88 AT Polri.

Sedangkan pada ancaman yang terkait konflik komunal sedapat mungkin proses penyelesaiannya dilakukan oleh unit lain yang ada diluar kesatuan anti terror, seperti Brimob Polri ataupun kesatuan yang ada di TNI lainnya, sebagaimana yang dilakukan pada Kerusuhan di Kalimantan dan Kupang. Khusus pada penanganan konflik komunal di Poso dan Maluku, Densus 88 AT Polri terlibat karena disinyalir konflik tersebut dimanfaatkan oleh jaringan terorisme dengan berbagai aksi terror yang dilakukan di kedua tempat tersebut.Dan terakhir, pada kejahatan transnational, sangat dimungkinkan keempat kesatuan anti terror ini terlibat aktif. Hal tersebut dikarenakan kejahatan transnational memanfaatkan berbagai sarana, baik darat, laut, maupun udara.

Untuk membangun koordinasi yang efektif tidak hanya terbatas pada pertemuan antara kepala staf dan kepolisian,tapi dibutuhkan satu mekanisme yang mengikat internal. Ada dua prasyarat agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, yakni: Pertama, perlu ada revisi terhadap UU Anti Terorisme agar lebih komprehensif, tidak sekedar mengatur proses tindak pidana terorisme terkait dengan jaringan international seperti Al Qaida,dan Jama’ah Islamiyah, melainkan juga menyangkut efek gerakan separatism, konflik komunal,dan kejahatan transnational.Kedua, perlu diefektifkan kembali Desk Koordinasi Anti Teror yang digagas oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Artinya Satgas Abti Teror sebagaimana yang digagas oleh Menteri Pertahanan waktu itu, Matori Abdul Djalil, akan ditolak oleh Polri, karena Departemen Pertahanan dianggap sebagai representasi dari institusi militer. Sehingga dibutuhkan institusi yang netral, salah satunya adalah Menko Polkam.

Sehingga, dengan adanya koordinasi yang efektif antar kesatuan anti terror akan memberikan satu garansi bagi makin efektifnya pemberantasan terorisme di Indonesia, dengan tetap bersandar pada batasan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kesatuan tersebut. Dan kehadiran Densus 88 AT Polri, harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memperkokoh barisan kesatuan anti teror di Indonesia dalam memberantas terorisme.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Densus 88 AT Polri sebagai salah satu kesatuan anti terror yang telah ada mampu memberikan bukti yang efektif dan terukur. Peran Densus88 AT Polri yang dibatasi pada pemberantasan terorisme bernuansa terror bom menjadi satu kekhususan yang memberikan berkah bagi Polri. Setidaknya bila diukur dengan pencitraan prestasi, stimulasi dan efektifitas pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.

Terlepas dari keberhasilan yang diraih oleh Densus 88 AT Polri masih menyisakan permasalahan terkait dengan batasan tugas dan fungsi di internal Polri dengan Brimob Polri, khususnya Unit Gegana dan Unit Wanteror. Perlu dipertegas batasan dan koordinasi di lapangan antara kedua kesatuan khusus yang dimiliki oleh Polri tersebut. Sedangkan permasalahan koordinasi dan pembagian wewenang dengan kesatuan anti terror dari TNI dibutuhkan penegasan adanya payung hukum yang mempertegas batasan dan koordinasi tugas dan fungsi di masa yang akan dating. Sebab, sebagaiamana diketahui bahwa ancaman terorisme akan makin berkembang dengan berbagai varian dan model. Dan menggantungkan harapan hanya pada satu kesatuan anti terror saja tentu bukan pilihan bijak. Sehingga perlu koordinasi dengan tahapan yang lebih detail dan memberikan gambaran yang seutuhnya akan pentingnya menjaga eksistensi negara dan masyarakatnya dari ancaman terror.

Sumber: disini

KOPASSUS: PASUKAN KHUSUS TNI

Ditinjau dari jenis operasi tempur memang saat ini satu satunya pasukan elit TNI yang punya pengalaman operasi tempur dan intelijen terbanyak adalah KOPASSUS. Mulai dari jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebenarnya embrio pasukan ini mulai bertempur. Tak hanya di media darat yang merupakan “fak” nya bahkan di media laut dan udara mereka tak kalah garang-nya.

Seperti yang kita ketahui bersama SEKOLAH PARA (TERJUN PAYUNG) TNI AD berada dalam lingkungan Pusdik Passus dan merupakan organik dari Pusdik Passus. Begitu tenarnya Sekolah Terjun Payung ini sehingga bisa dikatakan “mengalahkan sang penguasa matra langit sendiri” ( Sekolah Para TNI AU di Lanud Sulaiman di lingkungan WING III Paskhas ) atau Sekolah Para Korps Marinir TNI AL di Pusdik Marinir Gunungsari Surabaya…atau bahkan anda ngga pernah tau ttg yang sat ini ya?..

Atlit 2 nasional terjun payung banyak yang terlahir dari SUSPARA di Sekolah Para AD ini…..

Perlu diketahui Bahwa Kopassus jg punya kursus COMBAT SCUBA sendiri. Sehingga mereka bisa berlatih mandiri tanpa harus tergantung pada Sekolah Penyelam AL. Ilmunya didapat dari US ARMY. Krn AD amrik juga punya jajaran “kelautan” seperti AD kita. So, ngga ada masalah dengan itu.

Kala kita lihat operasi Kopassus terbagi beberapa :

1. Operasi Tempur Khusus untuk satuan PARAKO: operasi seperti ini biasanya dilakukan berbarengan dengan operasi tempur terbuka oleh pasukan reguler. Contoh Operasi Aceh. Tugas Kopassus biasanya “hanya” mengejar tokoh sentral GAM. Atau Operasi SEROJA di Tim Tim.

2. Operasi Intelijen untuk Unit Sandhi Yudha : Operasi ini bisa berada di 3 ruang pertempuran (pertempuran konvensional, un konvensional dan anti teror) sekaligus tanpa “terlibat pertempuran” itu sendiri. Karena operasi ini adalah pengumpulan data untuk keperluan intern, pengumpulan data untuk pasukan kawan, penggalangan massa, dan operasi teror. Operasi inilah yang biasanya dampaknya akan dirasakan LANGSUNG oleh pihak yang menjadi target. Sekarang yang jadi pertanyaan apa seh bedanya SANDHI YUDHA Kopassus dengan BIN dalam menciptakan suatu situasi yang diinginkan untuk memperlancar kepentingan satuannya? Bedanya ialah BIN bekerja terfokus dalam bidang2 tertentu yang merupakan suatu syarat untuk terlaksananya kepentingan negara di bidang bidang tertentu. BIN adalah suatu lembaga Intelijen yang “cenderung” mengarah pada masalah masalah sipil. Hal ini perlu penjabaran panjang karena kalo anda salah maka dikira akan berbenturan dengan INtelijen POLRI. Bedanya dengan POLRI adalah POLRI melaporkan masalah tugasnya ke DPR tapi sebaliknya BIN Tidak!!! Why?…..BIN menangani kasus2 OFF THE RECORD Bung!!! Kasus2 yang TIDAK BOLEH DIKETAHUI oleh masyarakat. Jaringan BIN ke bawah adalah “agen2 sipil” yang memang memulai karir di BIN (seperti CIA) disamping adalah mantan anggota pasukan khusus TNI. BIN kan bukan lembaga pelayanan masyarakat seperti POLISI……

Begitu juga dengan KOPASSUS….mereka tidak perlu melaporkan apapun bentuk kegiatannya kepada DPR karena jalur komando Kopassus adalah bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Negara menjamin apapun bentuk kegiatan KOPASSUS selama demi kepentingan negara se ekstrim apapun itu….prajurit KOPASSUS akan dilindungi dengan model pernyataan ” misi tidak dikenal”……satu lagi…….. negara amat sulit memecat prajurit berkualifikasi sandhi yudha di kopassus karena mereka-lah salah satu pemegang data data penting negara. Operasi yang dilakukan Kopassus adalah cenderung ke arah kepentingan militer tetapi fleksibel. Krn biasanya mereka dimintai juga bantuan oleh BIN untuk melaksanakan operasi intelijen tertentu.

3. Operasi Penanggulangan Teror Kopassus merupakan bantuan utama apabila Detasemen Gegana POLRI atau DEN 88 mengalami kesulitan menghadapi para teroris yang melakukan penyanderaan.

Saya lebih condong mengungkapkan operasi2 “off the record” yang pernah dilakukan Kopassus antara lain :

1. Operasi tri kora yang “menyulap” anggota kopassus menjadi pasukan katak.

2. Operasi Penggagalan penyelundupan senjata kepada OPM di Papua

3. Operasi bersama KOPASKA dan KOPASSUS di perbatasan utara Indonesia- Filipina th 1997

4. Operasi detasemen tempur cakra bersama ton tai kam – ton tai pur di Aceh

5. Operasi Intelijen Tempur Seroja 1972 s/d 1989 Tim Tim

6. Operasi Natuna (off the record karena versus Pasukan Khas LAut Malaysia dan SEAL Thailand Navy)

Tahun 1995

8. Operasi Tempur Mobil Udara bersama Yon Raider 401 di perbatasan Malaysia Timur menumpas PARAKU

9. Operasi Intai Amfibi gabungan TNI di Biak 1986 yang melibatkan kopassus, kopaska dan taifib juga elemen intai tempur detasemen intelijen KOSTRAD (sebelum ton tai pur berdiri).

10. Operasi anti teror (aspek laut) yang dilakukan secara tersembunyi dengan menumpang kapal angkut yang didesain sehingga mengundang bajak laut di laut jawa ( kep. Karimun jawa) th 1993

Selain itu masih banyak lagi operasi operasi tempur yang tidak dibeberkan pada media massa oleh karena suatu sebab tertentu….kalau segalanya serba terbuka maka ngga seru lagi nama KOMANDO PASUKAN KHUSUS itu…iya ngga?

Saya menentang bahwa seorang prajurit pasukan khusus harus merakyat secara langsung dan berpenampilan seperti tentara regler yang sok sok berwibawa untuk menarik perhatian cewek cewek atau orang lain….pasukan khusus harus dibentuk dengan pendekatan militer murni agar berdaya pukul hebat…jadi ngga ada prajurit kopassus yang cengengesan (kecuali prajurit sandhi yudha).Penampilan sangar dan angker itu memang sangat penting bung….!!!! Apa jadinya jika tentara kita terkesan “terlalu lembek” maaf maaf aja….unit2 pasukan khusus non matra darat masih mencerminkan sikap “lembek” di mata masyarakat kita. WAlaupun sebenarnya untuk menjadi anggota pasukan itu mereka bertaruh nyawa tak jauh berbeda untuk menjadi prajurit kopassus…..

MAsyarakat kita sudah pintar menilai….toh buktinya siapa yang ngga kenal kopassus?????? tapi begitu anda tanya paskhas ato taifib mereka pasti melongo,,,….pasukan apa itu????? itu adalah tantangan membentuk image….kalo pasukan katak melihat kata “katak” orang pasti berpikir satu hal “air” dan itu pasti AL….tapi untuk 2 pasukan khusus TNI itu sayang sekali banyak masyarakat kita yang tidak mengetahuinya. Mereka menilai paskhas atau marinir taifib sama dengan prajurit infanteri biasa….karena operasi mereka jarang terdengar publik…apalagi paskhas yang identik dengan kata kata ” menjaga, mempertahankan dan memelihara”…..masyarakat bertanya tanya kapan perangnya?…kenapa pasukan seperti ini kok ber kualifikasi komando….kayaknya ngga ada gunanya..jarang perang tapi butuh pengakuan kalau paskhas adalah salah satu pasukan elit TNI….lucu

…itulah opini masyarakat kita……..

sori guys saya kembangkan materi ini

sumber

KEBERADAAN PASUKAN BRIGADE MOBIL

Korps Brimob ( Brigade Mobil ) adalah salah satu korps terbesar dalam tubuh POLRI. Keberadaan unit ini memang unik karena sebenarnya hanya kepolisian dari beberapa negara saja di dunia yang punya pasukan sejenis ini. Kalau artian bahasa BRIGADE MOBIL….sebenarnya dalam bahasa Inggris adalah MOBILE BRIGADE yang dalam perkembangannya menjadi pasukan “pemukul” kepolisian yang dapat digerakkan dimana saja lewat wahana darat , laut dan udara untuk membantu kepolisian menyelesaikan suatu kasus hukum selain itu di masa ORDE BARU, BRIMOB tidak ada bedanya dengan militer (TNI) yang membedakan mereka hanyalah media penugasan sebagai hamba hukum. Sehingga di kalangan prajurit timbul guyonan ” brimob itu polisi bukan tentara juga tanggung”…sebab banyak anggota brimob marah marah ketika mereka disamakan dengan anggota POLRI reguler oleh orang awam. Mereka merasa diri nya itu adalah “hanya” seorang prajurit….tidak perduli apakah mereka berstatus militer atau tidak. berikut copy definisi Korps Brimob dan GEGANA dalam http://www.polri.go.id : BRIGADE Mobil Polri, di singkat dengan Brimob Polri, merupakan fungsi teknis bantuan operasional taktis yang tujuannya untuk membantu pelaksanaan fungsi kesamaptaan dan penbinaan masnyarakat (patrol dan crime prevention) maupun dalam fungsi penindakan (crime investigation). Disamping itu Brimob juga berfungsi sebagai bantuan taktis tempur, baik dalam rangka operasi keamanan dalam negeri (Ops Kamdagri) maupun operasi pertahanan (Opshan), bahkan dalam berbagai operasi keamanan internasional. Brimob hadir hampir pada setiap peristiwa krisis berintensitas tinggi, keributan massal, dan kecelekaan massal yang membutuhkan pertolongan darurat di tempat yang sulit terjangkau. Tanggal 14 November 1946, di sertai dengan surat perintah Kepala Muda Kepolisian R. Soemarto No. 12/18/46, semua unsur dari pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi satu dengan nama baru Mobile Brigade di singkat Mobrig. Mobrig atau Brimob paling tidak harus memiliki lima kemampuan, yaitu sebagai anggota pasukan antiteror, pengendali massa (dalam huru-hara), penjinak bahan peledak, reserse mobil, serta Search dan Resque (SAR) dan menembak tepat. Untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan terorisme di kota-kota besar, Polri membentuk gegana. Tim ini berintikan anggota Resimen Pelopor Brimob. Satuan inilah yang banyak mengambil bagian dalam penanggulangan berbagai peristiwa kejahantan keras, terorisme, disamping sebagai penjinak bom dan bahan peledak lainnya.
nah,……

Di dalam kamus militer, suatu pasukan atau unit yang dilatih berkemampuan hampir mirip seperti tentara tetapi status mereka bukan sebagai militer ( dari kesatuan polisi atau agen2 intelijen ) di sebut kesatuan PARAMILITER.Di Indonesia unit paramiliter ini terdiri dari 3 elemen yaitu satuan BRIMOB dan sejenisnya, Rakyat terlatih dan anggota BIN yang berstatus sipil.

Tentu saja istilah “dilatih mirip tentara” jangan diartikan sama persis. Ada batasan batasan batasan tertentu kadar ilmu militer yang diberikan pada unit2 paramiliter ini. Sebab, :

Fungsi awal: Polisi dan lembaga sejenisnya TIDAK DICIPTAKAN unutk bertempur alias NON COMBATAN. Fungsi utama mereka adalah menegakkan hukum.
Dasar pembentukan prajurit. Hal ini terkait dengan fungsi utama POLRI bahwa instansi penegak hukum ini mempelajari “sebagian” ilmu militer untuk memperlancar melaksanakan fungsi organisasi nya bukan untuk menyerang. Hal ii seharusnya disadari oleh pimpinan POLRI dari dulu bahwa POLISI berbeda dengan Tentara. Bisa saja peraturan hampir sama dengan militer tetapi menjaga agar anggota POLRI berada di “jalur” nya tak semudah membalik telapak tangan.
Kualifikasi dan tahap pendidikan anggota BRIMOB. Sebenarnya apabila petinggi2 POLRI bisa menyadari perlunya doktirn bahwa POLISI yang bertugas di unit manapun adalah PELAYAN MASYARAKAT SAMA DENGAN PEGAWA

proposal ingkubator bisnis

PROPOSAL
IKM TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN SISTEM INKUBATOR
Tahun 2005

Latar Belakang

Perkembangan perekonomian global yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi di Indonesia secara otomatis berkaitan dengan produk-produk piranti lunak (software) yang berkembang sangat pesat dan tidak dapat dipungkiri bahwa produk tersebut masih di dominasi dari manca negara. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mencukupi kebutuhan piranti lunak (software) yang berasal dari manca negara.

Untuk menyikapi kondisi yang sudah sangat mendesak akan kebutuhan tersebut maka sangat dibutuhkan kreasi-kreasi baru di bidang Teknologi Informasi khususnya piranti lunak (software) yang dihasilkan oleh generasi muda Indonesia yang mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan diharapkan bisa (go International).

Dengan pertimbangan tersebut diatas kita sadari bahwa Teknologi informasi harus dikembangkan secara maksimal dan serius pada generasi anak bangsa sehingga masyarakat Indonesia tidak tergantung dengan produk-produk Teknologi Informasi dari manca negara yang mempunyai nilai jual sangat tinggi baik perangkat keras atupun perangkat lunaknya. Oleh karena itu Ditjen IKM terus mengembangkan IKM Teknologi Informasi melalui sistem Inkubator.

Program Inkubator ini adalah mendidik para mahasiswa tingkat akhir ataupun lulusan baru di bidang Informasi Teknologi untuk bisa berdiri dan berkembang menjadi wirausahawan dibidang Informasi Teknologi yang bisa bersaing di pasar bebas. Para calon wiraushawan baru yang berada di inkubator terus dibina kemampuannya baik dari aspek teknis maupun manajerial, dan diharapkan bisa mandiri dalam waktu dua tahun.

Harapan dari program inkubator industri Perangkat Lunak ini bisa mencetak pengusaha baru di bidang IT yang mandiri dan tidak padat modal karena lebih mengutamakan keahlian dan kreatifitas. Dengan penyediaan peluang usaha di bidang industri Perangkat Lunak diharapkan akan tercipta calon wirausahawan yang kompeten dan nantinya dapat meramaikan pasar industri Perangkat Lunak baik dalam skala nasional maupun internasional.

Nama Kegiatan
“IKM Teknologi Informasi Dengan Sistem Inkubator Tahun 2005”.

Maksud dan Tujuan
Membangun wirausahawan baru di bidang Piranti Lunak yang padat modal dan business oriented.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan ini berlangsung selama 2 tahun yuitu tahun 2005-2006, dimana pusat Locus berada di Kampus STMIK Handayani Makassar.

Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa tingkat akhir ataupun alumni/lulusan baru kampus bersangkutan yang terlibat dalam seleksi tahap awal.
Ruang Lingkup Kegiatan
1. Rencana Kegiatan Inkubator
PROGRAM KERJA TETAP
IKM TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SISTEM INKUBATOR
TAHUN 2005-2006
1. Pembentukan Pengurus Inkubator 2005-2006.
2. Musyawarah Bersama
3. Pengadaan Sekretariat
4. Pembuatan Website Inkubator
5. Kaderisasi Anggota Inkubator
6. Seminar IT
7. Magang
8. Pembuatan Software
PROGRAM KERJA TIDAK TETAP
IKM TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SISTEM INKUBATOR
TAHUN 2005-2006
1. Study Banding
2. Jambore Nasional Inkubator
3. Pelatihan Komputer
4. Klub Minat Inkubator
5. Pembuatan Operation System
PROGRAM KERJA INSIDENTIAL
IKM TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN SISTEM INKUBATOR
TAHUN 2005-2006
1. Pelatihan Software & Hardware
2. Menerima Layanan Konseling IT
3. Menerima Layanan Pembuatan, Pengembangan IT
4. Penelitian dan Pengembangan Inkubator.
Catatan : Untuk item Anggaran dan sasaran kegiatan saya selaku orang yang menyusun program ini belum mengkaji secara jauh. Diperlukan pengkajian ulang terhadap seluruh isi program yang akan dilaksanakan.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART)
– Anggaran Dasar
Anggaran dasar merupakan pedoman utama dalam menjalankan roda organisasi. Didalam Anggaran Dasar ini diatur cara kerja organisasi baik secara struktural dan operasional. Untuk Anggaran dasar IKM Teknologi Informasi Dengan Sistem Inkubator tahun 2005, saya hanya mampu sampai saat ini memberikan garis besar sebagai modal ide yang kelak dapat dijadikan sebagai masukan kepada teman-teman yang nantinya merumuskan secara bersama hal-hal yang akan dibuat. Adapun isi dari apa yang akan dalam ide saya yaitu:
a. Bab I berisi tentang Nama Inkubator, tempat dan tanggal berdirinya locus dimakasar.
b. Bab II berisikan Asas Inkubator, Landasan serta tujuan apa yang ingin dicapai dengan adanya Inkubator ini.
c. Bab III berisikan hal-hal yang mengatur masalah pembina dan anggota dalam tubuh Inkubator. Hal ini saya anggap perlu karena kedua pihak inilah yang menjadi tulang punggung Inkubator, serta hubungannya dengan Depperindag.
d. Bab IV dapat berisikan masalah kekuasaan yang mengikat seluruh peserta Inkubator yang sifatnya mutlak dan bentuk-bentuk pengambilan keputusan baik secara umum maupun khusus terutama masalah keuntungan dan kerugian Inkubator.
e. Bab V berisikan hal-hal yang mengatur masalah pengelolaan keuangan dalam lingkup Inkubator. Hal ini sangat perlu diatur jelas karena hal inilah nantinya menjadi unsur utama dan pertama hidup matinya Inkubator.
f. Bab VI berisikan bentuk organisasi Inkubator dan struktur organisasi yang ada dalam Inkubator ini.
g. Bab VII berisikan hal-hal menyangkut kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Inkubator sehingga kejelasan kepemilikannya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
h. Bab VIII berisikan atribut-atribut organisasi termasuk logo/lambang Inkubator.
i. Bab IX berisikan hal-hal yang menyangkut pengesahan dari anggaran dasar ini.
j. Bab X merupakan bab penutup.
Demikian usulan isi Anggaran Dasar ini, saya sangat menyadari dan menyakini banyak kekurangan-kekurangan dan banyak hal-hal yang belum termuat didalamnya baik yang sifatnya utama maupun alternatif.

- Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran lebih jauh dari apa yang termuat dalam Anggaran Dasar. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dapat dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga sehingga lebih memperkuat aturan dalam Inkubator. Selain itu hal-hal yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut dan lebih jauh dari apa yang ada dalam Anggaran Dasar dapat dituliskan dalam Anggaran Rumah Tangga ini. Kemudian masalah isinya akan disesuiakan apa yang ada dalam dalam Anggaran Dasar. Saya belum bisa memberikan gambaran isi seperti apa karena harus menyesuaikan apa yang tersurat secara resmi dari Anggaran Dasar.

3. Rancangan System/Program yang Mempunyai Nilai Jual
Untuk rancangan System/program yang memiliki nilai jual secara spesifik belum dapat diberikan saat ini karenanya dibutuhkan waktu dan kajian yang lebih mendalam serta pembuatan sehingga system yang dibuat dapat menjadi sesuatu yang berguna dan laku dipasar IT. Dalam kesempatan proposal ini saya hanya mengajukan beberapa system/program umum yang diprediksi dapat dilirik oleh pasar IT antara lain:
a. System/program Akademik Online.
b. System/program Database Instansi/perusahaan berbasis Network.
c. System/program Keuangan/Akuntansi Perusahaan.
d. System/program berbasiskan website.
e. System/program keamanan perusahaan.
f. System/program otomatisasi controller.
Demikian rancangan system/program ini dibuat secara umum, untuk pengembangan system/program ini juga diperlukan kerjasama diantara sesama peserta inkubator dan pihak lain yang dianggap mampu untuk diajak kerjasama dalam proyek ini. Yang paling perlu adalah bagaimana kita bisa menembus tingkat kebutuhan pasar itu sendiri agar system/program yang dibuat dapat dilirik oleh pasar atau lebihnya lagi dapat dimiliki oleh pasar itu sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan inkubator bisnis ini dalam hal menembus pasar IT nasional maupun regional.

4. Gambaran Pasar IT di Makassar (Kebutuhan, Pemasaran & Daya Beli Perusahaan atau instani setempat)
Untuk wilayah Sulawesi Selatan secara umum penggunaan dan pemanfaatan teknologi komputer dalam implementasi sehari-hari masih sangat kecil kuantitasnya. Hal ini terbukti benar bahwa hampir semua daerah-daerah (Kabupaten) diluar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan masih terbatas pada kalangan-kalangan tertentu saja. Indikator yang sangat mencolok dan menarik diperhatikan yaitu Net Café atau yang lebih dikenal dengan sebutan Warnet disetiap kabupaten jumlahnya sangat memprihatinkan. Untungpun tak dapat diraih kalau daerah tersebut memiliki warnet. Satu warnet adalah jumlah rata-rata yang ditemukan disetiap daerah. Ini merupakan kendala awal yang menjadi tolak penilaian hampir disetiap daerah di Sulawesi Selatan. Secara umum pangsa pasar IT didaerah untuk software belum memungkinkan untuk satu dua tahun ini. Yang lebih dibutuhkan adalah pembangunan instalasi fisik dan pendukung dari dunia IT ini. Kemudian pangsa pasar yang dapat dengan mudah ditembus yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi melalui kegiatan-kegiatan yang dapat disesuaikan dengan trend perkembagan IT.
Untuk daerah makassar khususnya, trend teknologi informasi sudah cukup memadai. Hampir disetiap instansi pemerintahan baik sipil maupun militer, perusahaan, institusi pendidikan baik tingkat sekolah dasar, sekolah tingkat lanjut pertama maupun sekolah lanjut tingkat atas bahkan perguruan tinggi serta institusi lainnya telah banyak menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi melalui optimalisasi pemanfaatan komputer sebagai sarana utama. Dilihat dari indikator ini kebutuhan akan system/program akan sangat beragam. Hal ini merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi kehidupan bisnis IT diMakassar. Ditambah dengan isu penegakan undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sudah mulai marak dimakassar. Ketakutan-ketakutan atas penggunaan software-software bajakan sudah mulai tumbuh walaupun dalam skup yang cukup kecil. Hal ini mau tidak mau secara otomatis juga akan sedikit banyaknya membantu selaku salah satu pihak yang bergerak dibidang bisnis IT.
Untuk kebutuhan pasar dimakassar kecendrungannya akan sangat beragam pula. Pasar untuk software masih cukup kecil mengingat penggunaan program-program bajakan masih cukup sangat dominan dan masih sangat disenangi apalagi tidak perlu kost sepeserpun. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat makassar saat ini yaitu peningkatan kualitas individu serta peningkatan kuantitas fasilitas yang ada. Untuk tingkat daya beli didaerah ini akan sangat sulit, hal ini disebabkan bahwa kesadaran akan kelebihan teknologi masih sangat kurang. Secara picik orang-orang didaerah ini masih menyenangi hal-hal yang lama. Inovasi baru kurang mendapat perhatian. Ditambah penggunaan system/program bajakan tetap menjadi primadona. Kemudahan dan kemurahan untuk mendapatkannya merupakan satu keuntungan tersendiri, orang-orang lebih menyenangi penggunaan system/program bajakan dan yang free. Secara umum dan gamlang bahwa untuk mendapatkan sesuatu produk IT pihak yang menginginkannya tidak akan mengalokasikan banyak anggaran untuk itu khususnya menyangkut softwarenya.

Penutup
Demikianlah Proposal IKM Teknologi Informasi Dengan Sistem Inkubator tahun 2005 saya buat selaku salah satu calon peserta yang mengikuti tahap seleksi sampai hari ini untuk dijadikan bahan pertimbangan menuju ketahap selanjutnya. Atas segala kekurangan yang ada pada proposal ini merupakan yang optimal dari saya pribadi sampai hari ini dan selaku salah seorang insan manusia yang hadir dimuka bumi ini. Mohon dengan besar hati dimaafkan. Hal ini akan lebih baik lagi ketika ada orang-orang diantara saya yang memasukkan sesuatu hal buat saya baik itu sebagai ide, saran, kritikan dan lain sebagainya untuk kesempurnaan proposal ini serta untuk kemajuan kita bersama. Atas segala perhatian, partisipasi, dukungan dan bantuan yang diberikan, saya haturkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahman dan Rahim-Nya kepada kita semua. Amin…

Makassar, 20 Oktober 2005
Calon Peserta Inkubator

PENTINGKAH ormas???

Keinginan untuk merevisi UU Ormas muncul belakangan ini setelah mencuatnya berbagai kasus kekerasan yang dikaitkan dengan beberapa ormas. Presiden SBY sampai memerintahkan penegak hukum agar mencarikan jalan yang legal untuk membubarkan ormas perusuh. Karena Ormas dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi landasannya.

Benarkah demikian ?

Sebenarnya Pemerintah dapat saja membekukan keberadaan ORMAS dengan meminta pembatalan Surat Keterangan Terdaftar ORMAS yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Mahkamah Agung ( Kordinator Kontras “Ormas dapat dibubarkan “ kompas.com , 31 Agustus 2010)

Selain itu Menteri Dalam Negeri, Menkopolkam, dan Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa, UU ORMAS No 8 Tahun 1985 tidak lagi relevan dengan situasi sekarang sehingga perlu dirubah (direvisi).

Hal yang menonjol, menurut Mekopolkam, dalam masalah keormasan adalah terjadinya tarik menarik kepentingan antara dimensi pengelolaan lembaga pemerintah dengan aspirasi yang berkembang diantara ormas. “Beberapa ormas yang kadang mengganggu masyarakat, perlu piranti perundangan yang lebih pas.”

Menteri Hukum dan HAM menambahkan, revisi UU ormas harus memasukkan pengaturan tentang ormas yang tidak berbadan hukum, tidak dibuat berdasarkan akta notaris dan tidak menyebutkan jumlah anggotanya. Sebab, UU Ormas maupun peraturan turunannya yaitu PP No 18 Tahun 1986 tak mengatur hal itu. (hukumonline.com)

Namun berbagai kalangan menyatakan bahwa UU Ormas jangan hanya di Revisi tapi harus di dicabut hal ini secara tegas dikatakan oleh beberapa Ormas ketika memberikan masukan kepada Badan Legislatif DPR dalam pembahasan RUU Ormas yakni Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Ormas-ormas ini menilai bahwa Dari segi segi filosofis, sosilogis dan yuridis, UU Nomor 8 Tahun 1985 sudah kehilangan relevansinya dan UU tersebut lahir pada masa ketika iklim politik belum berubah seperti saat ini.
FPI yang diwakilkan Ketua DPP Munarman menyatakan, ada sejumlah kelemahan dalam draft awal yang sudah diterima pihaknya. Dia mengatakan, draf lebih memilih paradigma tertentu. Sementara dari klausul sanksi lebih memojokkan kelompok tertentu.

“Kenapa bukan liberalisme yang jelas-jelas menjadi penyebab kemiskinan yang dipermasalahkan,” kata Munarman menambahkan draft yang tidak netral, Seperti dilansir laman DPR.

Sedangkan PSHK yang diwakilkan Eriyanto Nugroho meminta pengaturan mengenai ormas dikembalikan kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum yayasan (untuk organisasi sosial tanpa anggota) dan badan hukum perkumpulan (untuk organisasi sosial dengan anggota).

Sementara LP3ES menyatakan untuk mengantisipasi satu kemungkinan dampak atau resiko khususnya terhadap kehidupan masyarakat maka keberadaan Ormas diperlukan suatu pengaturan.

Pengaturan diperlukan disatu sisi dalam rangka melindungi dan memberikan jaminan kepada setiap warga masyarakat, juga untuk melindungi kepentingan umum dari sebuah kemungkinan bahwa organisasi atau lembaga itu melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Prinsip yang harus dipegang dalam pengaturan adalah keseimbangan antara ketentuan-ketentuan untuk menjamin kebebasan yang dimiliki oleh individu yang tergabung dalam kelompok dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum.
FBR yang diwakilkan Edwan Hamidy menyatakan seyogyanya peran pemerintah terhadap Ormas adalah sebagai fasilitator, pembinaan dan tidak memperlakukan Ormas sebagai subordinate lembaga pemerintah (jppn.com)

Selain tidak relevan dengan perkembangan yang ada, UU Ormas juga dianggap sebagai kreasi rezim orde baru yang ingin mengontrol dan merepresi dinamika organisasi masyarakat, bahkan sampai saat ini UU Ormas tersebut tetap dipertahankan pemerintah untuk mengontrol dinamika perkembangan Ormas.

UU Ormas Pentingkah Buat Ormas – Kerangka hukum untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Untuk organisasi tanpa anggota, diatur melalui UU Yayasan. Sedangkan organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum yang masih diatur dalam peraturan kuno Hindia Belanda Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang saat ini RUU Perkumpulan juga sudah menjadi pembahasan di Badan Legislatif DPR.

Adanya keterkaitan RUU Ormas dan RUU perkumpulan yang saat ini sendang dibahas sebaiknya semua pihak menunggu terlebih dulu tuntasnya draf RUU Perkumpula agar dapat diselaraskan dengan RUU Ormas supya tidak ada tumpang tindih perundang-undangan.Yang update dari draf RUU Ormas yang baru yakni masalah bantuan dana asing. Dan juga mekanisme pembekuan ormas. Kalau masalah pelanggaran atau kekerasan, yang dilakukan oleh Ormas diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum

Dari uraian diatas maka ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh para ormas yaitu :
UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas tidak relevan lagi (Filosofis, historis, yuridis dan sosiologis)?
Masih diperlukankah UU Ormas ( direvisi atau dicabut) ?
Bagaimana bentuk dan isi UU Ormas yang di inginkan (Perkumpulan atau Yayasan) ?
Dst…… Selamat menjawab..
Semoga semga pihak yang berkepentingan dapat berpikir secara jernih dan bertindak secara bijak karena ” Seburuk-buruknya hukum akan baik bila berada ditangan yang bijak, dan Sebaik-baiknya hukum akan buruk bila berada ditangan yang jahat”

PERS MEMBELA YANG BAYAR?????

Peringatan Hari Pers Nasional ke-27 yang jatuh pada hari ini, 9 Februari 2012 diselenggarakan di Jambi dan dihadiri sekitar 1000 orang termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama 18 menterinya.

Menjelang kedatangan mereka, Jambi pun sibuk berbenah. Jalan diperbaiki, bendera Merah Putih dipasang, kota dan lokasi yang dikunjungi Presiden juga dipercantik.

Hari Pers Nasional diperingati meriah, dan diisi berbagai aktivitas seperti pemberian penghargaan kepada insan pers serta peresmian perpustakaan pers.

Kemeriahan ini sebenarnya agak ironis bila kita melihat kondisi nyata pers di negeri ini. Yang pertama, soal kesejahteraan wartawan. Masalah umum seperti gaji layak bagi wartawan (di tengah jam kerja yang tak menentu) belum kunjung tertuntaskan.

Banyak media yang belum menggaji wartawan mereka sesuai standar yang dikeluarkan Aliansi Jurnalis Independen, misalnya. Tentu masalah kesejahteraan ini lebih mendesak diurusi ketimbang peringatan Hari Pers yang meriah, yang lebih seperti pencitraan.

Sebab, kesejahteraan wartawan yang rendah kerap kali jadi justifikasi bagi ulah wartawan meresahkan yang suka meminta “amplop” serta akurasi berita yang rendah. Bila kesejahteraan wartawan sudah meningkat, para wartawan yang nakal (yang suka memeras narasumber dan memelintir berita) tidak lagi punya dalih. Publik bisa segera berhenti “menyalami wartawan” dan berharap akan pemberitaan yang bermutu.

Yang kedua, segi keamanan bagi wartawan juga menyedihkan. Sudah berapa kali kita mendengar wartawan yang diculik dan dibunuh? Tak jarang, di antara mereka dibunuh karena berita yang mereka tulis. Seharusnya, sesuai fungsi wartawan untuk menyampaikan berita yang bermanfaat bagi kepentingan publik, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi kan? Lantas, di mana hak kebebasan pers yang dijanjikan?

Kondisi yang ketiga, yang lebih mendesak ditangani ketimbang membikin peringatan Hari Pers yang meriah, adalah independensi media. Bukan rahasia lagi, beberapa media di Indonesia tidak bisa diharapkan independen akibat campur tangan politik dan tekanan dari pemilik (yang ikut bermain politik). Yang paling jelas terlihat adalah televisi. Sekadar contoh, seperti kita ketahui, Metro TV dan grup MNC saat ini amatlah akrab dengan Partai Nasdem.

Iklan Partai Nasdem muncul di beberapa stasiun televisi hampir tanpa henti. Bila beberapa hari belakangan ini kita lihat ada iklan antikorupsi Partai Demokrat, maka itu lebih karena usaha Partai Nasdem menyindir Demokrat. Motivasinya politis.

Motivasi serupa juga kita lihat tampil ketika TV One seolah-olah membela Nurdin Halid dalam kisruh PSSI yang pertama (karena kedekatan Nurdin dengan Aburizal Bakrie).

Memang benar, independensi media tidak mutlak dipengaruhi oleh kepemilikan. Tetapi tidak bisa diingkari juga, kepemilikan media menentukan konten yang disiarkan. Bila ada berita yang negatif mengenai pemilik media (atau partai politik yang didukungnya) besar kemungkinan berita itu tak akan disiarkan/dimuat.

Yang keempat, konten media saat ini tidak mencerdaskan. Media seakan-akan lupa terhadap tanggungjawab mereka untuk memberi informasi jujur dan aktual. Media semakin komersial, abai terhadap mutu konten dan program, serta mendewakan rating. Asalkan rating suatu acara tinggi, itulah ukuran kesuksesan yang ingin dicapai. Lantas, di mana lagi para wartawan dapat bernaung untuk menuangkan aspirasi jika media saja sudah terkontaminasi?

Kita tidak buta untuk melihat itu semua. Dengan segala permasalahan di dunia pers yang dibahas di atas, satu pertanyaan pun terbersit: Pantaskah jika Hari Pers Nasional diperingati dan dirayakan sedemikian meriah? Dengan kedatangan Presiden beserta setengah jumlah menteri di kabinetnya?

UU ORMAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
Tentang
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,
kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi
dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing
dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan
upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan
masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan
kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan
pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh
lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan
bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;
d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan
pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan
perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatan
peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu
untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah
organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
(2) Asas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 3
Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat
kekhususannya dalun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 4
Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran
Dasarnya.
BAB III
FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :
a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan
organisasi:
c. wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik
antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi
Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.
Pasal 6
Organisasi Kemasyarakatan berhak :
a.melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
Pasal 7
Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :
a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 8
Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan
berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.
BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 9
Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi
Kemasyarakatan.
Pasal 10
Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan
dalam Anggaran Dasarnya.
BAB V
KEUANGAN
Pasal 11
Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang tidak mengikat;
c. usaha lain yang sah.
BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 12
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 13
Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi
Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:
a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan
Negara.
Pasal 14
Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat
membubarkan organisasi yang bersangkutan.
Pasal 15
Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.
Pasal 16
Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan,
dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi,
paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.
Pasal 17
Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada
diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang
harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai
berlakunya Undang-undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penampatannya dalam Lembaran Negara Repubhk Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

Pasal 2(1) disebutkan bahwa ormas2 harus berasaskan Pancasila = Bhineka Tunggal Ika. Pada kenyataannya FPI cmn berasaskan kekerasan.

pada pasal 13. Pemerintah berhak membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dan Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

bahaya pornografi untuk anak

Undang-undang Pornografi telah disahkan. Implementasinya bagaimana, kita lihat saja. Efektif atau tidaknya UU tersebut tidak hanya bergantung pada para penegak hukum tetapi juga iktikad baik masyarakat. Satu hal yang sudah pasti, pornografi dapat membahayakan perkembangan anak-anak kita.
Sebuah Majalah Keluarga telah menerbitkan sebuah artikel tentang bahaya pornografi bagi anak-anak. Tulisan selengkapnya sebagai berikut :

Tak perlu ikut pusing dan repot mendefinisikan pornografi, bermain kata-kata untuk mencari celah kebolehannya. Dalam Islam, mengumbar aurat, melukiskan atau menceritakan hubungan intim adalah dilarang.. juga, sesuatu yang dapat membangkitkan gairah seksual sehingga memicu penyaluran bukan pada tempat yang dihalalkan adalah haram. Sebab telah terbukti kerusakannya, tidak saja pada orang dewasa bahkan anak-anak.

Terdapat banyak bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi, yang sifatnya secara berangsur-angsur dan bisa menyebabkan kecanduan. Seperti orang yang gemar minuman keras, lama-lama dia akan menjadi pecandu. Anak-anak juga demikian, semakin sering melihat hal-hal berbau pornografi, kemungkinan terjadi penyimpangan seksual atau kecanduan seks semakin besar.

Apalagi saat ini media electronik dan massa, semakin gencar menayangkannya. Kondisi semacam ini akan memperbesar bahaya potensial yang ada pada pornografi. Berikut ini, beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh pornografi berdasarkan penelitian dan pengamatan di Negara yang mempelopori adanya seks bebas (free sex) yaitu Amerika.

1. Pornografi dapat membuat anak menjadi korban kekerasan seksual

Di negara barat yang mempunyai akses internet lebih leluasa, para pengidap pedhophilia (orang yang senang melakukan hubungan seks terhadap anak-anak kecil) dan pemburu seks memanfaatkannya untuk mencari mangsa (anak-anak). Internet merupakan media yang terbukti nyata sebagai alat berguna bagi mereka. Semakin sering mereka mengakses pornografi lewat internet, semakin tinggi resiko melakukan apa yang diihatnya, termasuk kekerasan seksual, perkosaan, dan pelecehan sekseual terhadap anak.

2. Hubungan pornografi dengan perkosaan dan kekerasan seksual

Menurut salah satu penelitian, anak dibawah 14 tahun yang melihat pornografi, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Sedikitnya lebih dari sepertiga pelaku pelecehan seksual pada anak dan pemerkosa dalam penelitian ini, mengaku melakukannya akibat melihat pornografi. Dari 53% pelaku itu dilaporkan menggunakan pornografi sebagai rangsangan untuk melakukan aksinya.

Kebiasaanmeng konsumsi pornografi dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap bentuk pornografi yang lembut, sebaliknya semakin kuat ingin melihat materi-materi yang mengandung penyimpangan dan kekerasan seksual. Dalam sebuah penelitian terhadap para napi yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, 77% dari mereka yang melakukannya terhadap anak lelaki dan 87% yang melakukan terhadap anak perempuan mengakui terbiasa menggunakan pornografi sebagai pendorongnya.

Pornografi juga mempermudah pelecehan seksual terhadap anak dalam berbagai cara. Contohnya, para pedofilia menggunakan foto/gambar porno unuk menunjukkan pada korbannya bahwa suatu aktivitas seksual tertentu tidak mengapa. Mereka akan berkata, “Orang ini menikmatinya, demikian juga kamu nanti.”

3. Pornografi menyebabkan penyakit seksual, hamil diluar nikah, dan kecanduan seks

Semakin sering anak-anak melihat baik pornografi “lembut” atau hal-hal yang mengandung penyimpangan seksual mereka akan mempelajari sebuah pesan yang sangat berbahaya dari pembuat pornografi, yaitu “seks tak bertanggung jawab adalah boleh dan dibutuhkan”. Karena, pornografi mendorong ekspresi seksual tanpa tanggung jawab, hal ini akan membahayakan kesehatan anak. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan secara terus menerus penyakit kelamin.

Di AS, sekitar 1 dari 4 remaja yang telah melakukan hubungan seksual, menderita penyakit kelamin tiap tahunnya. Hal ini menhasilkan 3 juta kasus penyakit kelamin pada remaja. Rata-rata insfeksi Syphilis di antara para remaja telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, sejal pertengahan tahun 1980-an. Jumlah anak yang terkena penyakit kelamin setiap tahunnya, lebih banyak disbanding jumlah seluruh penderita polio selama 11 tahun, saat terjadi wabah pada tahun 1942-1953. Hasil lain yang terlihat jelas dengan adanya aktivitas seksual pada anak-anak adalah peningkatan jumlah kehamilan di anatara para pelajar.

Penelitian telah menunjukkan bahwa lelaki yang melihat seabrek hal-hal yang berbau pornografi sebelum usia 14 tahun (bukan berarti setelah usia ini boleh melihat-red), lebih aktif secara seksual dan sibuk dengan aktivitas seksual yang beraneka ragam daripada yang tidak melihat. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa di antara 932 pecandu seks, 90% lelaki dan 77% perempuanmenyatakan bahwa pornografi berhubungan nyata dengan kecanduannya itu.

4. Pornografi mendorong anak melakukan tindakan seksual terhadap anak lain

Anak-anak sering meniru apa yang dibaca, dilihat atau yang didengar. Banyak penelitian mengemukakan bahwa pornografi dapat mendorong mereka melakukan tindakan seksual terhadap anak yang lebih muda, kecil dan lemah. Para ahli di bidang kejahatan seksual terhadap anak menyatakan bahwa aktifitas seksual pada anak yang belum dewasa selalu memunculkan 2 kemungkinan pemicu : pengalaman dan melihat. Hal ini berarti bahwa anak-anak yang menyimpang secara seksual mungkin telah tercemar atau gampang melihat hal-hal seksual melalui pornografi.

Dalam sebuah penelitian dari 600 lelaki dan perempuan usia SMP dan di bawahnya di AS, peneliti Dr. Jennings Bryant menemukan bahwa 91% lelaki dan 82% wanita mengaku telah menonton film porno atau yang berisi kekerasan seksual. Lebih dari 66% lelaki dan 40% wanita dilaporkan inginmencoba beberapa adegan seks yang telah ditontonnya. Dan diantara Siswa Sekolah Menengah (SMP), 31% lelaki dan 18% wanita mengaku benar-benar melakukan beberapa adegan dalam film porno itu, beberapa hari setelah menontonnya.

5. Pornografi mempengaruhi pembentukan sikap, nilai dan perilaku

Pesan-pesan yang tidak bertanggungjawab yang sangat kuat dari pornografi, bisa mengajari anak-anak tentang masalah-masalah seksual.

Foto, video, majalah, game, dan situs internet yang berbau porno yang menggambarkan perkosaan dan tindakan tak berprikemanusiaan pada wanita dalam adegan seksual, menjadi alat perusak bagi pendidikan seks. Bahayanya bagi anak bercabang-cabang, sebagaian adalah perubahan perilaku. Berulang-ulang penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak melihat bentuk-bentuk gambar pornografi, punya pengaruh dramatis pada pelakunya yaitu bagaimana mereka melihat wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Kesimpulan penelitian-penelitian ini tak terbantahkan dalam kenayataan, yaitu:

Ketika responden pria diberi pornografi jenis kasar selama sedikitnya 6 minggu, mereka :

*

Terbentuk sifat kasar secara seksual yang semakin meningkat terhadap wanita
*

Mulai menyepelekan perkosaan sebagai tindak kejahatan atau tak lagi menganggapnya sebagai kejahatan
*

Terbentuk persepsi yang menyimpang terhadap seks
*

Muncul hasrat yang besar terhadap jenis pornografi yang lebih menyimpang, aneh, atau kejam(seks yang normal tidak lagi dirasakan memuaskan)
*

Menghilangkan nilai penting perkawinan dan mengurangi keyakinan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sah
*

Memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami

6. Pornografi mengganggu jati diri dan perkembangan anak

Selama waktu kritis tertentu pada masa kanak-kanak, otak anak kecil telah terprogram tentang orientasi seksual. Selama periode ini, pikiran tersebut terlihat membangun jaringan mengenai apa yang merangsang atau menarik seseorang. Melihat norma-norma dan perilaku seksual yang sehat selama waktu kritis itu, dapat membentuk orientasi seks yang sehat. Sebaliknya, jika melihat penyimpangan seksual bisa terpatri dalam otaknya dan menjadi bagian tetap dalam orientasi seksualnya.

Temuan-temuan Psikolog Dr. Victor Cline menyatakan bahwa ingatan-ingatan dari pengalaman yang terjadi saat perasaan terangsang (termasuk di sini rangsangan seksual) dipatri di otak oleh epinephrine, suatu hormone dalam glandula adrenalin, dan susah dihapus. Hal ini mungkin merupakan sebagian penjelasan tentang pengaruh candu pornografi. Melihat pornografi bisa membuat kondisi seseorang secara potensial mengulangi fantasi seksualnya sewaktu masturbasi.

Indentitas seksual terbentuk secara berangsur-angsur pada masa kanak-kanak dan remaja. Sebenarnya, anak-anak umumnya tidak memiliki suatu kekuatan seksual alami sampai menginjak usia 10 dan 12 tahun. Selama perkembangannya, anak-anak khususnya mudah terkena pegaruh yang mempengaruhi proses perkembangan itu. Jalur singkat melalui pornografi membelokkan proses perkembangan kepribadian normal, denganmemberikan informasi yang salah tentang seksualitas, perasaan terhadap diri dan jasmani yang membuat anak binggung, berubah dan rusak.

Pronografi sering mengenalkan pada sensasi seksual sebelum waktunya. Padahal secara perkembangan, anak-anak belumlah siap menghadapinya. Pengetahuan tentang sensasi seksual ini dapat membingungkan dan memberi rangsangan berlebihan pada anak. Rangsangan seksual pornografi dan akibat akhir yang diperoleh darinya adalah merusak jiwa. Contohnya, jika rangsangan awal pada seorang anak lelaki adalah foto-foto porno, dia akan terbiasa terangsang melalui foto-foto itu. Hasilnya adalah sulit bagi seseorang mengalami kepuasan seksual, selain dari gambar-gambar porno.

Anak-anak merupakan amanah Allah. Untuk itu, seharusnya dijaga dan dididik sebaik-baiknya. Jangan biarkan moral dan akhlaknya teracuni pornografi yang sudah terbukti pengaruh buruknya. Seharusnya umat Islam bisa mengambil pelajaran dari bobroknya moral bangsa barat akibat menurutkan hawa nafsu mereka. Bukannya malahmeniru dan berusaha membudayakan. Jangan relakan anak-anak kita yang sudah berada dalam kesucian Islam ternodai budaya setan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: